KONTRAKSI ekonomi akibat Covid-19 membuat produksi jajanan lebaran Kota Blitar, opak gambir menurun pada tahun pertama masa pagebluk Corona. Namun, berkat ketahanan yang teruji dari para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta berbagai upaya pemerintah setempat, membuat produksi jajanan tradisional lebaran khas kota patria ini meningkat berlipat pada Ramdhan hingga lebaran kali ini.

Pantauan www.pdiperjuangan-jatim.com di toko online asal Kota Blitar yakni Faraputria, Nasionalism dan Easru pada salah satu mall online(market place), Minggu (16/5/2021), peminat kue kering ini terbilang cukup lumayan. Jejak digital transaksi tercatat marak pada akhir April dan pekan pertama Mei ini, atau pada akhir Ramadhan.

“Packing cepat. Aman juga, jadi opak tidak hancur dalam perjalanan. Belum coba dimakan. Semoga enak. Terimakasih,” tulis akun pembeli di Easru. “Kecepatan pengiriman paket sangat luar biasa cepat, sangat memuaskan. terima kasih,” tulis pembeli lainnya di olshop Nasionalism.

Sekadar diketahui, opak gambir di berbagai daerah memiliki nama berbeda seperti opak gulung, jepit gulung, kapit, kue semprong atau bahasa internasionalnya egg roll.  

Pemerintah Kota Blitar, dalam laman resminya pada penghujung April kemarin menginformasikan peningkatan produksi dari pembuat opak gambir. Produksi opak gambir meningkat dua hingga tiga kali lipat menyusul banyaknya permintaan pelanggan. Perbandingannya, pada hari-hari biasa produksi opak gambir sebanyak 70 kilogram per hari. Sementara Ramadhan hingga menjelang lebaran kali ini mampu memproduksi 1,3 sampai 1,5 kuintal per hari. Permintaan opak gambir, sebut Pemkot Blitar, tidak saja dari pelanggan lokal Blitar. Juga dari Malang, Batu dan Surabaya.

Peningkatan produksi opak gambir tak lepas dari daya juang pelaku UMKM serta peran pemerintah. Pemkot Blitar sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Antaralain melakukan pendataan termasuk menyuntikkan modal untuk UMKM. Ada dua ribuan lebih UMKM yang pada tahun kemarin digelontor modal sebesar Rp 2,4 juta untuk setiap UMKM.

Tak cuma itu, Pemerintah Kota Blitar juga bekerjasama dengan salah satu market place untuk memberikan pelatihan serta kemudahan bagi UMKM dalam strategi penjualan dan transaksi virtual.

Bahkan, belum lama ini, Pemkot Blitar mengupayakan penerbitan sertifikat tanah berstatus eigendom dari 43 warga di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul.

Upaya dilakukan Pemkot Blitar, kata Walikota Santoso, agar sertifikat itu nantinya bisa digunakan warga sebagai jaminan kredit usaha rakyat.

“Harapan saya ada titik temu antara pengusaha UMKM yang mau berusaha, kemudian BPN yang mencetak sertifikat sebagai agunan dan Bank BRI yang mengeluarkan modal usaha,” kata Walikota dari PDI Perjuangan ini seperti diberitakan website DPD PDI Perjuangan Jatim akhir April kemarin. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS