PROBOLINGGO – Ketua Pengurus Daerah Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Jawa Timur HM Buchori menyarankan presiden terpilih Joko Widodo mengangkat menteri agama (menag) yang berasal dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Sebab selain sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU juga memiliki peran besar terhadap negara dalam berbagai aspek.

Menurut Buchori, NU sangat cocok mengerjakan fungsi di Kementerian Agama dalam mengurusi pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, yang selama ini sudah terbukti sebagai benteng dan penyuplai ilmu agama. NU juga sudah berpengalaman mengurusi pelayanan keagamaan.

“NU itu adalah organisasi kemasyarakatan, bukan lembaga individu,” ujar Buchori, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Jatim, Senin (25/8/2014) lalu.

Soal menteri yang merangkap jabatan di partai, Buchori menyerahkan kepada Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden terpilih. Hanya, dia berpendapat ada juga ketua partai yang layak dan mampu menjadi menteri.

“Yang penting orangnya beriman dan bersih. Masih banyak kok orang partai yang bersih dan punya kompetensi,” kata bekas Wali Kota Probolinggo dua periode tersebut.

Harapan senada pernah disampaikan KH Hasyim Muzadi, bekas Ketua Umum PBNU yang juga penasihat Kantor Transisi, bahwa menteri agama pada pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya dari kalangan NU.

“Insya Allah, di bawah kepemimpinan nasional Jokowi–JK nanti, Menteri Agama RI dari orang NU. Siapa orangnya, itu hak prerogatif presiden,” tegas KH Hasyim Muzadi, di sela acara Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Banjarmasin, Kamis (14/8/2014).

Menurut dia, NU harus berperan aktif. “Karena NU adalah organisasi keagamaan terbesar umat Islam di Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU) harus berperan aktif dalam kebangsaan. Karena itu pula NU harus menyiapkan orang agar bisa berperan aktif,” katanya.

Menteri Agama saat ini adalah Lukman Hakim Saifuddin yang menjabat sejak 9 Juni 2014 menggantikan Suryadarma Ali. Lukman yang juga Wakil Ketua Umum PPP ini tokoh NU dan pernah menjabat Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. (pri/*)