Jumat
13 November 2026 | 10 : 51

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Fraksi Banteng Kota Probolinggo Kawal 3 Raperda Kerakyatan

pdip-jatim-kota-probolinggo-raperda-agus-riyanto-200421-a

KOTA PROBOLINGGO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo berkonsentrasi mengawal tiga rancangan peraturan daerah (raperda) yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan dasar warga kota berjuluk bayu angga ini.

“Tiga raperda tersebut merupakan usulan komisi tiga yang disetujui bersama termasuk oleh Fraksi PDI Perjuangan. Ketiganya adalah soal ketenagakerjaan, difabel (penyandang cacat), hingga pelayanan kesehatan yakni tentang Universal Health Coverage (UHC),” jelas Ketua Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi III,  Agus Riyanto, saat ditemui di Kantor DPRD Jl Suroyo, Selasa (20/4/2021).

Agus Riyanto menjelaskan sejumlah poin penting dari tiga raperda ini yang membuat pihaknya harus berkonsentrasi agar raperda ini bisa disahkan. Pertama, ihwal raperda tentang ketenagakerjaan. Raperda ini sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran di Kota Probolinggo.

“Melalui rancangan perda ini, kita mendorong kepada para investor seperti pemilik pabrik agar memaksimalkan tenaga kerja warga lokal. Sehingga warga lokal benar-benar menjadi prioritas,” tambahnya.

Kedua, raperda difabel atau penyandang cacat. Rancangan perda ini dinilai fraksi sebagai kebijakan penting untuk mendapatkan prioritas pengawalan karena menyangkut perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Ketiga, terkait Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. UHC sendiri untuk memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tanpa harus menghadapi kendala keuangan maupun administrasi.

Untuk UHC di Kota Probolinggo, pada tahun ini dianggarkan dana Rp 42,45 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencukupi kebutuhan pelayanan kesehatan 84.452 orang.

“Tiga raperda itu tentunya akan kami kawal terus. Agar nantinya benar-benar menjadi perda sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat,” tandasnya.

Ketiga raperda ini, saat sekarang sudah masuk dalam agenda kerja badan pembuatan perda (bapemperda) termasuk dalam tahap proses konsultasi dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

Said Abdullah Beberkan Tiga Opsi Prabowo Isi Kursi Wapres, Ini Gambaran Sosok Idealnya

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah membeberkan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan Presiden Prabowo ...
KRONIK

Ketua DPRD Tulungagung Tampung Aspirasi Pembangunan Infrastruktur hingga Insentif Guru Madin

TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menggelar reses atau serap aspirasi masyarakat di Desa ...
KRONIK

Hadiri Gelar Karya Inovasi HGN 2026, Wakil Ketua DPRD Magetan Suyatno Dorong Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kesejahteraan Guru

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mendorong penguatan kualitas pendidikan melalui ...
KRONIK

Baznas Banyuwangi Luncurkan Layanan Digital, Bupati Ipuk: Perkuat Kepercayaan Masyarakat

BANYUWANGI – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyuwangi meluncurkan layanan digital “Swalayan Baznas” (SwaBAZ). ...
EKSEKUTIF

Pasar Induk Pare Kediri Tambah Los Baru, Pedagang Musiman Tak Lagi Berjualan di Jalan

KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyiapkan los baru di Pasar Induk Pare untuk menampung pedagang ...
LEGISLATIF

Novita Hardini Dorong Pemerintah Serius Tangani Dampak Longsor di Munjungan Trenggalek

TRENGGALEK – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Novita Hardini mendorong pemerintah memberikan perhatian serius ...