TULUNGAGUNG – Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, benar-benar ingin kasus stunting atau kekurangan gizi pada balita dapat ditekan dan bahkan sampai tidak ada sama sekali atau zero stunting.

Ia menyebut sudah melakukan segala daya dan upaya, termasuk penyediaan dana dari APBD Tulungagung pada tahun 2021 sebesar Rp 300 miliar.

“Upaya untuk menurunkan angka stunting di Tulungagung adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan, termasuk perbaikan gizi. Selain itu, juga penjagaan kesehatan dan pemberian edukasi pada ibu dan balita,” ujar Maryoto/ usai membuka acara Rembuk Stunting 2021 di Hotel Crown Victoria Tulungagung, Senin (19/4/2021).

Selanjutnya, kader PDI Perjuangan ini menyebut Pemkab Tulungagung juga sudah menyediakan dana Rp 300 miliar dari APBD Tulungagung tahun 2021 untuk penanganan stunting tersebut. Dana disebar di 15 organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Tulungagung.

“Aksi-aksi intervensi baik yang berupa intervensi spesifik maupun sensitif oleh perangkat daerah (OPD) di luar kesehatan ternyata memberi kontribusi besar dalam penurunan stunting,” paparnya.

Sesuai data, angka prevalensi stunting di Tulungagung pada Bulan Timbang bulan Agustus 2020 sebesar 5,51 persen atau sejumlah 2.901 anak.  Angka tersebut menurun 3 persen dibanding data Bulan Timbang bulan Agustus 2019 yang mencapai 2.990 anak.

Bupati Maryoto Birowo menandaskan meski secara prevalensi angka stunting di Kabupaten Tulungagung tergolong rendah, namun hal itu bukanlah sebuah prestasi.

“Ini merupakan PR (pekerjaan rumah). PR yang harus terus kita tekan menuju zero mallnutrisi atau zero stunting di tahun 2030,” tukas dia.

Lebih lanjut mantan Wabup Tulungagung ini menyatakan, program kegiatan yang berorientasi penurunan stunting menjadi prioritas utama dari sisi perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.

“Dan saya akan turun tangan mengawal dan memantau pelaksanaan setiap program penurunan stunting agar berjalan baik dan tepat sasaran,” tandas Maryoto.

Dalam tahun 2021 Pemkab Tulungagung akan melakukan penanganan khusus terhadap kasus stunting di 10 desa di lima kecamatan.

Yakni, di Desa Pakel dan Desa Pucung Lor (Kecamatan Ngantru), Desa Bangun Jaya dan Desa Tamban (Kecamatan Pakel), Desa Sambijajar, Desa Mirigambar (Kecamatan Sumbergempol), Desa Gondosuli, Desa Gondang, Desa Macanbang (Kecamatan Gondang) dan Desa Tunggulsari (Kecamatan Kedungwaru).

Sementara itu, anggota DPRD Tulungagung, Suprapto, yang juga hadir dalam acara Rembuk Stunting 2021 menyatakan DPRD Tulungagung sepakat dengan program bupati untuk menekan angka stunting.

“Pada prinsipnya kami sepakat dengan upaya yang dilakukan Pemkab Tulungagung. Percepatan penurunan angka prevalensi stunting harus dipercepat,” katanya.

Politisi senior PDI Perjuangan Tulungagung yang akrab disapa dengan sebutan Buyung karena berambut putih itu juga berharap anggaran dari APBD Tulungagung sebesar Rp 300 miliar dapat benar-benar diimplementasikan dalam upaya penurunan angka stunting tersebut.

“Menurunkan angka stunting atau bahkan sampai zero stunting merupakan target kita bersama. Jangan sampai ada warga Tulungagung yang kerdil-kerdil,” papar dia. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS