JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah mengatakan, penyaluran subsidi energi tidak perlu lagi menggunakan kartu. Menurutnya, distribusi subsidi energi bisa menggunakan sidik jari hingga pengenal wajah dengan teknologi biometrik.

“Kita mempertajam subsidi ini supaya tepat sasaran dan mempermudah akses masyarakat mendapat subsidi itu. Bahkan kalau bisa sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” ujar Said saat rapat dengar pendapat soal subsidi energi, Rabu (7/4/2021).

Menurut Said, pengunaan kartu bisa dengan mudah disalahgunakan. Bahkan, tambah Said, penyaluran dengan kartu hanya menambah kartu-kartu yang sudah dikeluarkan pemerintah.

“Jangan bikin kartu lagi, kartu lagi, semua kartu. Nanti kebijakan baru, rombak lagi, enggak kelar-kelar kita,” ujarnya.

Ketua Bidang Ekonomi DPP PDI Perjuangan itu menyebut, bahwa India yang jumlah penduduknya mencapai 1,3 miliar jiwa, penyaluran subsidi energi di negara tersebut bisa tepat sasaran. Pasalnya, pemerintah India menerapkan teknologi sidik jari bagi penerima subsidi.

“Di India itu bajaj, itu mereka (mendapatkan subsidi BBM) hanya pakai sidik jari. Penduduknya 1,3 miliar loh. Kita ini niat terus dari 2015, 2016 niat, tapi niatnya bikin anggaran subsidi naik, bukan mau memperbaiki,” jelas Said.

Sementara di Indonesia, jelas legislator asal Sumenep Madura itu, praktik kecurangan subsidi energi di lapangan masih sering terjadi. Menurutnya, yang paling sering terjadi adalah pengoplosan elpiji 3 kg.

“Praktik-praktik moral hazard di bawah itu sering terjadi, oplos hampir di mana-mana. Kan paling mudah itu disedot 3 kg, ada empat tabung, masukin aja ke tabung gas 12 kg. Untung. Sehingga saya tidak kaget kenapa tiap tahun nambah (subsidi),” ungkapnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS