TUBAN –  DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban serta anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Tuban untuk menolak impor beras dan garam.  Penolakan itu karena sejak 1 tahun lalu, PDI Perjuangan telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras yang dilakukan struktural partai, eksekutif dan legislatif partai. 

Tanaman pendamping beras tersebut, di antaranya sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, sukun dan lain-lain. Selain itu, DPC Tuban menilai Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan. 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban Andhi Hartanto menilai Keputusan Menteri Perdagangan selain melupakan basis politik Presiden dan PDI Perjuangan dari petani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomian nasional sedang tertekan akibat pandemi. 

“Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memproduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara,” kata Andhi, Selasa (23/3/2021).

Selain mendorong diversifikasi pangan, pihaknya juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat. 

Kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen. 

Jumlah tersebut, terang Andhi, kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, sebutnya, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras. 

Menurutnya, cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. 

“Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan dari importir menjadi eksportir beras, ” kata Andhi. 

PDI Perjuangan mengingatkan agar Menteri sebagai pembantu Presiden jangan menjadi beban Presiden. “Memaksakan impor Beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri, ” bebernya. 

Sikap DPC PDI Perjuangan Tuban ini selaras dengan DPP PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto yang menolak tegas rencana impor beras oleh Kementerian Perdagangan karena sangat bertentangan dengan tujuan presiden yang ingin membangun kedaulatan pangan di dalam negeri. (sut)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS