JEMBER – PDI Perjuangan menyoroti kebijakan Bupati Jember yang dianggap kurang relevan terhadap kepentingan rakyat. Salah satunya adalah wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Jember. 

Menurut Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Jember Widarto, wacana memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jember adalah tindakan yang kurang relevan terhadap kepentingan masyarakat Jember. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

“Wacana pemindahan kantor pemerintahan di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan langkah yang kurang tepat. Sebab, jika pemindahan benar-benar direalisasikan maka dapat dipastikan akan menelan anggaran besar. Anggaran tersebut, lebih baik digunakan untuk bantuan modal UMKM atau bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19,” kata Widarto.

Pernyataan sikap DPC PDI Perjuangan Jember ini disampaikan dalam konferensi pers, Jumat (19/3/2021). Konferensi pers di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember ini untuk menyikapi kondisi pemerintahan di Kabupaten Jember belakangan. 

Tak hanya soal anggaran, menurut Widarto, pemindahan kantor pemerintahan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru, dan belum adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta belum diundangkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka dipastikan akan menabrak aturan.

Atas beberapa pertimbangan tersebut, tambah dia, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyarankan agar Bupati Jember, mengurungkan niatnya tersebut, dan lebih fokus pada pembangunan berdasarkan prioritas anggaran Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2021. 

Prioritas itu menyangkut, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan penanganan Covid-19 yang jelas akan lebih bermanfaat terhadap masyarakat.

Senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edi Cahyo Purnomo mengatakan, bupati sebagai pimpinan tertinggi di Kabupaten Jember, harus lebih bijak dalam merencanakan sesuatu. 

Menurutnya, di situasi pandemi saat ini program program yang harus diutamakan adalah soal penguatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur.

“Saya rasa Bupati harus bijak dalam merencanakan sesuatu, apalagi kita masih dalam situasi Covid-19, alangkah lebih baiknya jika program yang diutamakan itu berupa penguatan ekonomi masyarakat, dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya. (ryo)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS