NGANJUK – Wakil Bupati Marhaen Djumadi mengajak semua elemen masyarakat yang ekonominya lebih beruntung bahu-membahu membantu warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Terutama dalam mengatasi permasalahan RTLH baik melalui program pembangunan perumahan swadaya, baik perorangan, komunitas maupun pemerintah.

Sampai sekarang masih banyak warga di kabupaten ini kondisi kediamannya masuk kategori RTLH. Di tahun 2020 ini, sebut Marhaen, tercatat masih ada 22 ribu RTLH di Kabupaten Nganjuk yang belum tercover program bedah rumah.

Menurutnya, ada berbagai aspek penilaian atas kelayakan rumah huni yang secara fisik dapat diukur dari empat item. Yakni keselamatan bangunan rumah yang mencakup struktur dan bahan bangunan untuk lantai.

Lalu, dinding, penutup atap dan kecukupan minimum luas bangunan atau rasio luas lantai rumah per-penghuni.

Selain itu adalah kesehatan bagi para penghuninya yang meliputi ketersediaan sarana MCK, air bersih dan layak minum, serta adanya ketercukupan pencahayaan dan sirkulasi udara, serta keamanan bermukim.

“Dari jumlah RTLH yang ada di Kabupaten Nganjuk, pemerintah baru mampu mengcover sebanyak 1.200 rumah, baik bangunan baru maupun rehabilitasi atau peningkatan kualitas tidak mampu membuat rumah menjadi layak huni,” kata Marhaen.

Hal itu dia sampaikan usai menyerahkan kunci rumah Mbah Tumpuk yang selesai direnovasi oleh Komunitas YNCI, Yayasan Sosial Ladang Berbagi, PSHT Ranting Sukomoro dan masyarakat setempat, Kamis (5/11/2020).

Program pembangunan perumahan swadaya yang dilakukan pemerintah, baik renovasi total maupun sebagian, sebut Marhaen, yang saat ini masih terus berlanjut adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Program Ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam membangun rumah baru dan meningkatkan kualitas rumah menjadi layak huni,” terang Kang Marhaen, sapaan akrab wabup yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Sementara itu, pengusaha muda asal Nganjuk Bagus Setyo Nugroho mengatakan, setiap perusahaan secara langsung juga mempunyai tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Yakni bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, di antaranya, konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

“Perusahaan kami memang menyisihkan sebagian anggaran untuk hal-hal sosial, contohnya bedah rumah, renovasi masjid dan sebagainya. Dan untuk tahun 2020 kami telah melakukan bedah rumah sebanyak 25 rumah layak huni dan puluhan Masjid baik di Kabupaten Nganjuk maupun Kediri,” kata Bagus.

Direktur PT Nugraha Jaya Mandiri ini menambahkan, kedepan perusahaannya akan terus melakukan kegiatan sosial semacam ini tanpa harus menunggu perusahaannya menjadi besar.

Karena dengan berbagi sedikit kebahagiaan dengan mereka yang ekonominya kurang beruntung, jelas Bagus, tidak akan mengurangi pendapatan atau membuat perusahaannya merugi.

Banyaknya RTLH di Nganjuk, sebutnya, karena adanya keterbatasan masyarakat berpenghasilan rendah dalam kehidupannya. Karena itu perlu adanya peningkatan penghidupan mereka sebagai pendukung perumahan swadaya layak huni.

“Terpenting peran serta pemerintah, akademisi, dan masyarakat di semua lini untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus sebagai ajang untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja sosial terutama pembangunan perumahan swadaya layak huni,” pungkasnya. (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS