JOKO Widodo juga peduli kepada dunia pendidikan, terutama guru. “Saya bisa seperti sekarang, bahkan dipercaya menjadi calon presiden juga berkat guru-guru saya sewaktu di SD hingga SMA,” katanya.

Karena itu dia mengaku tidak habis pikir mengapa ada pihak yang menghembuskan isu – dan isu itu dijadikan materi kampanye hitam – bahwa ia akan menghapuskan program sertifikasi guru yang ujung-ujungnya karier guru mentok dan tidak mendapatkan insentif.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengungkapkan bahwa kelak jika ia terpilih menjadi presiden, pemerintahan yang dipimpinnya akan menaikkan tunjangan sertifikasi guru. Rencana mulia yang telah dituangkan ke dalam visi-misi Jokowi-Jusuf Kalla itu ia ungkapkan kembali saat suami Irana ini menyambangi kantor pusat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jalan Tanah Abang 3, Jakarta Pusat.

Jokowi merasa perlu menyapa para guru dan menjelaskan program pendidikannya, sebab di kalangan guru beredar pesan singkat (SMS) dan BBM yang intinya “jangan pilih Jokowi, sebab capres ini akan menghapus tunjangan sertifikasi guru.”

SMS dan BBM yang menyudutkannya itu jelas tidak benar. “Nggak benar itu,” tegas Jokowi yang tingkat elektabilitasnya terus menanjak mendekati pemilihan presiden.

Jokowi bahkan berencana menaikkan anggaran untuk tunjangan guru tersebut. Pasalnya, ya itu tadi, guru memiliki peran penting untuk mencerdaskan anak bangsa. “Karenanya, sudah selayaknya diberikan apresiasi lebih. Kalau ditambah iya, tapi kalau dihilangkan, ya tidaklah. Kualitas guru kan menggambarkan kualitas murid,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Jokowi juga berencana menyelesaikan masalah guru honorer. “Kalau saya jadi presiden ingin merampungkan secepatnya masalah guru honorer,” kata Jokowi.

Selama ini masa depan guru honorer juga tidak begitu jelas, padahal jumlah mereka tidak sedikit, sekitar 450.000. Honor yang selama ini dibayarkan kepada mereka tidak bersumber dari APBN. Dalam soal ini, Jokowi sudah “lulus ujian”. Begitu dia dipercaya menjadi gubernur DKI Jakarta, masalah guru honorer (total ada 5.900 orang) dia bereskan. Kalau perlu dengan cara “ngeyel”. Pihaknya merasa perlu mengirimkan surat kepada Menteri Aparatur Negara tiga kali berturut turut.

Kelak kalau dia menjadi presiden, tentu tidak perlu mengirim surat berkali-kali kepada menteri. Dia cukup memanggil sang menteri. Tidak ada tindak lanjut, diusut, jika ditemukan ada kesengajaan atau tidak profesional, ya ganti itu menteri. Baginya mengganti menteri tidak menjadi persoalan, “sebab ribuan orang antre ingin jadi menteri,” kata Jokowi saat berbicara di depan para pengusaha di Jakarta belum lama ini.

Program aksi Jokowi di dunia pendidikan itu tentu disambut positif para guru. Ketua PGRI Sulistyo berterus terang tunjangan sertifikasi memang menjadi harapan banyak guru, termasuk guru honorer. “Kami berharap tunjangan itu dibayarkan bersama dengan gaji,” kata Sulistyo berbinar-binar.

Dalam visi-misinya, Jokowi-JK antara lain akan memberikan jaminan hidup yang memadai kepada para guru yang ditugaskan di daerah terpencil dengan memberikan tunjangan fungsional yang memadai, memberikan asuransi yang menjamin keselamatan kerja, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karier. Dengan demikian guru-guru yang bertugas di daerah-daerah tertinggal akan lebih termotivasi dan merasa baktinya benar-benar dihargai secara layak.

Program lainnya, rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata. Ini perlu dilakukan sebab berdasarkan penelitian, banyak guru yang ditugaskan di daerah enggan untuk melaksanakan tugasnya secara profesional; banyak ditemukan guru-guru yang tidak secara reguler mengajar mengakibatkan peserta didik terlantar. (al-mihrab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS