SURABAYA – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini optimistis, jika Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 bisa diterapkan dengan baik, akan bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Perwali Nomor 28 Tahun 2020 itu dia terbitkan setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya tidak diperpanjang. “Dalam Perwali itu dijelaskan secara detail tentang berbagai protokol kesehatan yang harus dijalankan warga Surabaya,” kata Risma, Rabu.

Wali kota dua periode ini juga menjelaskan bahwa data terkonfirmasi Covid-19 di Kota Surabaya itu memang tinggi lantaran masifnya menggelar tes cepat dan tes usap Covid -19 massal gratis di berbagai titik di Kota Pahlawan.

Risma mengatakan tes massal ini sangat penting untuk mencari dan melacak siapa saja yang terkena Covid -19 atau yang sudah aman. “Jadi, kita memang mencari Pak. Sebab kalau tidak kita cari, orang-orang yang terkena virus itu akan tambah bahaya,” ujarnya.

Perempuan yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini pun bersyukur karena mendapat bantuan mobil laboratorium dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dengan bantuan ini, setiap hari selalu ada tes cepat dan tes usap (swab) massal di Kota Surabaya.

“Bagi warga yang hasil tes cepat reaktif, lalu kami tes usap. Sembari menunggu hasil tes usapnya itu kami isolasi di hotel atau Asrama Haji bagi yang tidak menunjukkan gejala. Sedangkan bagi warga yang tes usapnya positif dan sudah menunjukkan gejala, langsung kami rawat di rumah sakit,” ujarnya.

Sementara itu, saat mengunjungi Rumah Dinas Wali Kota Surabaya kemarin, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy minta kepala daerah lain di Indonesia khususnya kepala daerah yang di wilayahnya banyak kasus Covid-19 untuk belajar ke Wali Kota Surabaya.

“Suruh belajar ke sini mereka (bupati atau wali kota yang daerahnya banyak kasus Covid -19) biar tahu,” kata Muhajir kepada salah satu stafnya, setelah mendengar paparan Risma soal cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Pahlawan.

Bahkan, pada saat itu Menko PMK meminta salah satu staf Wali Kota Surabaya untuk menyusun lebih detail dan lebih akurat paparan Risma itu agar semua upaya yang telah dilakukan itu bisa dipelajari semua orang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS