JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, masalah utama yang dihadapi Indonesia saat ini adalah mewujudkan salah satu tujuan utama Pancasila, yakni keadilan sosial. Terutama dalam bidang ekonomi yang belum terwujud sepenuhnya.
Hasto mengatakan, Bapak Bangsa Bung Karno sudah menyatakan bahwa prinsip keadilan di Pancasila itu hadir sebagai pilar kemakmuran. Bung Karno ingin di atas bumi Indonesia Merdeka tidak boleh lagi ada kemiskinan.
“Pancasila itu pijakan yang visioner, namun menyentuh hal yang paling hakiki setiap manusia, yakni rasa keadilan,” kata Hasto, Selasa (9/6/2020) saat menjadi keynote speaker webinar bertema ‘Pancasila dan Keadilan Sosial’ menyambut Bulan Bung Karno.
Lewat prinsip gotong royong Pancasila, jelasnya, maka negara dan rakyat Indonesia berdiri di atas tujuan dengan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil di segala bidang kehidupan.
“Khususnya adil secara politik, adil di bidang hukum, dan adil di bidang ekonomi,” paparnya.
Adil di bidang politik dijabarkan dalam bentuk keseteraan setiap warga negara, penghormatan atas hak politik untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat. Sementara, adil di mata hukum diwujudkan dalam prinsip kesetaraan dalam hukum.
“Hukum seharusnya bekerja atas dasar keadilan. Masalahnya hukum masih dikooptasi oleh kekuasaan yang digerakkan oleh kepentingan. Terlebih dalam realitas model reproduksi politik yang liberal dan kapitalistik pasca krisis 1997,” ujar Hasto.
Dia menyatakan masih melihat keadilan dalam hukum terhambat oleh reproduksi gaya politik Amerika Serikat melalui NCID. “Inilah suprastruktur politik kita hingga begitu liberal kapitalistik,” sebutnya.
Hasto juga menyampaikan, di bidang ekonomi, secara ideologis dan konstitusional mengatur Indonesia dibangun untuk semua, berdiri di atas semua paham individu atau golongan.
Untuk itu bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai negara; demikian halnya cabang-cabang yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak.
“Masalahnya keadilan dalam bidang ekonomilah yang saat ini menjadi persoalan pokok bangsa ini,” kata Hasto.
Dengan legalitas ideologis dan konstitusional, serta basis legitimasi dari harapan perubahan nasib rakyat, tambah dia, maka penjiwaan prinsip keadilan sosial ini harus dijalankan. Yakni melalui perubahan secara stuktural dan dilakukan secara progresif.
Webinar tersebut juga menghadirkan Sekjen DPP Muhammadiyah Abdul Muti’, Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Walikota Semarang Hendar Prihadi, Sekjen Transparency International Indonesia Y.Danang Widoyoko, dengan Bonnie Triyana sebagai moderator. (goek)
