SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Dr Sri Untari Bisowarno minta Pemprov Jatim menambah anggaran penanganan wabah virus Corona (Covid-19). Permintaan ini disampaikan seiring dengan adanya penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah pusat.

“Saya minta Pemprov Jatim merealokasi anggaran sejumlah sektor dan memanfaatkan anggaran Silpa untuk penanganan Covid-19. Itu bisa menjadi solusi untuk kekurangan anggaran yang dibutuhkan,” kata Untari, Jumat (3/4/2020).

Untuk ukuran Provinsi Jatim, sebut Untari, anggaran yang ada sekitar Rp 360 miliar saat ini dinilai masih kurang. Dia membandingkan dengan Pemprov Jawa Tengah yang berani menggelontorkan sebesar Rp 1 triliun.

“Kemarin kan ada anggaran Rp 100 miliar dari DPRD Jatim dan Rp 260 miliar dari OPD Pemprov. Total Rp 360 miliar. Saya rasa tidak cukup dan masih kurang untuk provinsi sebesar Jawa Timur. Jawa Tengah menyediakan anggaran Rp 1 triliun lebih untuk penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Dia juga menyarankan agar penggunaan anggaran nantinya lebih banyak untuk program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat terdampak. Sebab, saat ini penyebaran virus Corona semakin hari semakin meluas.

Wakil rakyat yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini pun menjelaskan, penggunaan anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk pengadaan alat kesehatan seperti alat perlindungan diri (APD) yang sangat dibutuhkan tenaga medis.

Selain itu dapat langsung diberikan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat wabah virus corona. “Ya seperti pemberian sembako dan sebagainya,” sebutnya.

Untari juga menyarankan Pemprov Jatim agar mampu memberikan informasi mengenai apa saja kebijakan yang telah dikeluarkan dalam penanggulangan wabah virus Corona. Ia kemudian mengusulkan pembuatan website yang kontennya berisikan berbagai program yang akan dan telah dikeluarkan.

“Semisal, bidang ekonomi yakni bagaimana menjelaskan program untuk mengatasi nasib pekerja rumahan/outsorcing/harian. Apakah ada bantuan subsidi sembako murah seperti program Pak Jokowi. Dan, rakyat bersangkutan bisa akses dan tinggal klik,” jelas Untari.

“Kemudian, terkoneksi juga bayar pajak kendaraan bermotor online dan klik masuk ke Samsat online. Kemudian, di bidang pendidikan dijelaskan sekolah libur sampai kapan dan petunjuk bagi guru agar bisa mengajar online atau pakai cara lain, petunjuk bagi ortu siswa serta petunjuk bagi siswa. Juga, bagaimana pelaksanaan PPDB bagi sekolah swasta dan lainnya,” urainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS