Rabu
28 Oktober 2026 | 1 : 22

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Bahas Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jatim, Kusnadi Audiensi ke Kementerian Terkait

pdip-jatim-kusnadi-kongres-v

JAKARTA – Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi SH MHum bertandang ke sejumlah kementerian di Jakarta mulai Selasa (14/1/2020) hingga Jumat (17/1/2020). Kunjungan audiensi tersebut terkait rencana pemerintah pusat dalam program percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah kawasan di Jawa Timur.

“Tadi malam audiensi yang pertama dari rangkaian audiensi dengan beberapa menteri. Tadi malam pertemuan dengan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Bapak Erick Thohir,” kata Kusnadi saat dihubungi dari Surabaya, Rabu (15/1/2020).

Lepas audiensi dengan Menteri BUMN, Kusnadi rencananya melanjutkan lawatan untuk melakukan audiensi dengan sejumlah menteri hingga hari Jumat (17/1/2020).

Untuk Rabu hari ini direncanakan audiensi dengan Menteri  Percepatan Pembangunan Nasional (PPN) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Hari berikutnya, Kamis, Kusnadi bakal melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Menteri Keuangan.

Sementara hari Jumat dijadwalkan melakukan pertemuan dengan tiga menteri. Yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perhubungan.

Dalam audiensi pertamanya, Kusnadi bersama Wakil Gubernur Jatim  serta sejumlah anggota DPRD Jatim dari komisi terkait.

Audiensi menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dalam Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 20 November 2019 terserbut juga tertuang pengembangan di kawasan Selingkar Ijen, kawasan Madura dan Kepulauan.

“Ada sejumlah pembahasan terkait percepatan  pembangunan ekonomi seperti diatur dalam Perpres 80 tahun 2019,” ujarnya.

Misalnya saja, lanjut Kusnadi, soal sharing dana antara anggaran pendapatan belanja nasional (APBN) dengan APBD.

“Juga bagaimana soal kerja sama antara  pemerintah dengan badan usaha atau sumber pembiayaan yang lain yang tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya. (her)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Rijanto: Kekompakan Jadi Modal Perkuat Sinergi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto menekankan pentingnya kekompakan, disiplin, dan sportivitas untuk memperkuat sinergi ...
RUANG MERAH

Di Bawah Getar Suara, di Luar Layar Gawai

Oleh Martin Rachmanto ADA momen ketika sebuah lagu tak lagi sekadar jejeran nada dan rima yang lewat di feed sosial ...
SEMENTARA ITU...

126 Atlet Trenggalek Bidik Tambahan Medali di Popda Jatim 2026, Empat Emas Jadi Pelecut

TRENGGALEK – Sebanyak 126 atlet Kabupaten Trenggalek disiapkan untuk memburu prestasi dalam Pekan Olahraga Pelajar ...
LEGISLATIF

Patemo Desak PU Pengairan Selesaikan Sengkarut Lahan Proyek Sungai Gonggo

BANYUWANGI – Warga Dusun Ringinagung, Desa Pesanggaran, menyatakan dukungan penuh terhadap pengerjaan proyek ...
LEGISLATIF

Dukung Target UHC, PDIP Ponorogo Desak Peningkatan Alokasi Jaminan Kesehatan di RAPBD 2027

PONOROGO – Fraksi PDI Perjuangan maPAN DPRD Ponorogo mendorong peningkatan alokasi Penerima Bantuan Iuran Daerah ...
LEGISLATIF

Diana Sasa: Integrasi Trans Jatim Harus Mudahkan Penumpang sampai Tujuan Akhir

Fraksi PDIP DPRD Jatim meminta Trans Jatim terintegrasi dengan feeder, angkutan lokal, terminal, dan stasiun agar ...