JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai DPR dan Pemerintah, perlu melakukan “refocusing” prioritas pada daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan komitmen kita semua, DPR dan Pemerintah, agar dapat menuntaskan program legislasi nasional.

Menurut Puan, terdapat 248 RUU yang masuk dalam Daftar Prolegnas 2020-2024 dan 50 RUU yang menjadi Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2020.

“Jumlah tersebut merupakan target yang prestisius dan sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua,” kata Puan dalam rapat paripurna ke-5 tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Puan mengatakan, produk legislasi yang dihasilkan pembentuk UU agar selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan filosofi, UUD 1945 sebagai landasan yuridis, dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai landasan sosiologis.

Menurut dia, produk legislasi selain dapat memberikan kepastian hukum, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

“Terkait dengan RUU yang dikategorikan sebagai Omnibus Law, yang merupakan hal baru bagi DPR maupun Pemerintah, diperlukan pembahasan yang komprehensif dan waktu yang cukup sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang solid dan berkualitas,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, terkait dengan RUU carry over, DPR dan Pemerintah perlu menyamakan persepsi terkait dengan mekanisme “carry over” dari RUU tersebut dan menetapkan cakupan mana dari RUU itu akan dilanjutkan atau materi apa saja yang perlu dikaji kembali.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (17/12) menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang berjumlah 248 Rancangan Undang-Undang (RUU), 24 RUU di antaranya “carry over” dari periode lalu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS