JAKARTA – Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak main-main dalam mewacanakan penghapusan Ujian Nasional.

Putra khawatir bila penghapusan UN dianggap gagal maka akan ikut merusak reputasi Presiden Joko Widodo selaku Kepala Pemerintahan.

“Jangan sampai kebijakan yang populis ini nanti mendadak ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah (kader) partai pengusung Pak Jokowi, PDI Perjuangan, kita enggak mau yang kena nanti Pak Jokowi gitu loh,” kata Putra dalam diskusi bertajuk “Merdeka Belajar Merdeka UN” di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).

Oleh sebab itu, Putra meminta Kemendikbud menyerahkan kajian yang matang dan komprehensif terkait wacana penghapusan UN ke Komisi X DPR.

Alasannya, wacana penghapusan UN harus dibarengi dengan perubahan aturan hukum, termasuk revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dibahas di DPR.

“Jangan sampai nanti sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait dengan hukum,” kata Putra.

Ia juga meminta Kemendikbud menyerahkan cetak biru di bidang pendidikan supaya kebijakan-kebijakan sektor pendidikan, termasuk Ujian Nasional, tidak ikut berubah seiring pergantian Mendikbud.

“Ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung,” ujar Putra.

Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program “Merdeka Belajar”. Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.

“Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” ujar Nadiem.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS