Sabtu
10 Mei 2025 | 9 : 33

PDI Perjuangan Lebih Pilih Koruptor Dimiskinkan Ketimbang Dihukum Mati

pdip-jatim-hasto-doorstopp

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai aspek kemanusiaan yang harus dipertimbangkan dalam memberikan sebuah hukuman.

“Itu jauh lebih relevan dibanding hukuman mati, mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi nasional yang menghapuskan hukuman mati tersebut,” ucap Hasto di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Hasto menyebut, langkah-langkah yang bersifat shock therapy memerlukan pertimbangan kemanusiaan. Karena itu menyangkut dengan kehidupan seorang manusia tersebut.

“Kita harus hati-hati karena kita bukan pemegang kehidupan atas orang perorang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka peluang akan menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal ini agar ada efek jera terhadap para pelaku korupsi.

“Ya, bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ucap Jokowi.

“Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan,” jelas Jokowi saat berdialog dengan seorang pelajar SMKN 57 Jakarta, Senin (9/12/2019).

Aturan tentang hukuman mati bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor itu berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Kemudian Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Frasa ‘keadaan tertentu’ yang dimaksud Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor ialah alasan pemberatan pidana bagi pelaku. Keadaan tertentu tersebut misalnya apabila ada dana yang ditilap bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam, penanggulangan krisis ekonomi, dan lain sebagainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

KRONIK

Bupati Fauzi Kukuhkan Pengurus TP PKK 2025–2030, Dorong Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

SUMENEP – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, resmi mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan ...
KRONIK

Bupati Lukman Tinjau Gorong-Gorong Tersumbat, Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga kebersihan ...
EKSEKUTIF

Seluruh Wali Kota Sepakat, Eri Cahyadi Kembali Pimpin Apeksi

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota ...
LEGISLATIF

Rincian Usulan Raperda Pesantren Kabupaten Probolinggo: Jatah Dana dari APBD hingga Perlindungan Santri

KABUPATEN PROBOLINGGO – DPRD Kabupaten Probolinggo menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi ...
KRONIK

Ini, Kapasitas Mega Watt PLTS Terbesar yang akan Dibangun di Banyuwangi

BANYUWANGI – Pemerintah pusat saat ini berupaya mencapai net zero emition melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya ...
EKSEKUTIF

Wabup Lumajang Temui Atlet Kriket, Berharap Tampil Greget di Porprov

LUMAJANG – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong kemajuan olahraga ...