SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur langsung merespon permasalahan para sopir truk trailer dari beberapa daerah yang mengadukan kelangkaan BBM jenis solar.

Fraksi PDI Perjuangan segera berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur agar bisa dicari pemicu kelangkaan, sekaligus mencari jalan keluarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari mengatakan masalah para sopir trailer tersebut harus segera dipecahkan.

Menurut Untari, pihaknya segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim untuk mencari masalah apa yang terjadi sehingga menimbulkan kelangkaan tersebut.

“Jika mengalami kesulitan, akan kami laporkan ke presiden langsung,” kata Untari, usai menerima pengaduan puluhan sopir truk trailer yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur tersebut.

Perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengatakan dirinya teringat pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalau untuk perusahaan ekspor-impor jangan pakai lama dan tak berbelit.

”Artinya untuk investasi, sedangkan mereka ini yang sudah berjalan. Dan ini merupakan nadi perekonomian Jatim. Jika tak terselesaikan tentunya akan terganggu,” terangnya.

Para sopir yang mengadu ke DPRD Jatim tergabung dalam Pasopati (Serikat Pekerja Angkutan Sopir Trailer Indonesia). Selain Untari, mereka diterima anggota DPRD Jatim dari Fraksi PDIP diantaranya Guntur Wahono, Diana Amaliyah Verawatiningsih dan Hari Putri Lestari.

Sekjen Pasopati Bambang Suwono mengatakan, gara-gara kelangkaan BBM jenis solar, para sopir mengalami kerugian besar. Menurut dia, mereka yang rata-rata mengirim pasokan sayur dan buah-buahan dengan jenis kendaraan trailer terganggu akan kelangkaan tersebut.

“Perlu diingat yang kami angkut adalah barang untuk ekspor impor yang tentunya berpengaruh pada perekonomian di Jatim,” ungkap Bambang Suwono saat di ruang Fraksi PDIP DPRD Jatim.

Pihaknya berharap adanya tindakan dari DPRD Jatim mendorong pemerintah dalam hal ini Pertamina untuk tak mempermainkan BBM jenis solar tersebut.

“Kami semula hendak mogok atas kelangkaan tersebut, tapi kami urungkan karena akan merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu kami berharap DPRD Jatim memperjuangkannya,” harap dia.

Sementara itu, Diana Amaliyah Verawatiningsih mengatakan pihaknya akan meneruskan aspirasi para sopir tersebut ke Komisi VII DPR RI. “Lewat komisi VII DPR RI bisa dipertanyakan soal kelangkaan solar tersebut,” anggota dewan yang akrab disapa Sasa ini.

Dia menyebutkan, untuk action dari DPRD Jatim sendiri, komisi D DPRD Jatim sudah mempertanyakan hal tersebut di Pertamina di Jatim melalui Dinas ESDM Jatim. “Namun sampai saat ini masih ada kelangkaan solar tersebut,” jelasnya.

Pihaknya berharap kelangkaan ini segera berakhir. ”BPH Migas selaku pengawas pendistribusian migas Pertamina idealnya bekerjasama dengan Polri untuk mengawasi dan melakukan tindakan jika ada kebocoran dalam pendistribusian BBM,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS