JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai komposisi Ketua MPR dan DPR periode 2019-2024 membuktikan kesolidan partai pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di parlemen.

“Konsolidasi politik yang nampak dari susunan dan komposisi Pimpinan DPR dan MPR telah memerkuat basis politik dukungan ke Presiden Jokowi. Alhamdulillah, Ketua DPR dan Ketua MPR berasal dari basis utama pengusung Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2019).

Diketahui, Ketua DPR dijabat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, sedangkan Ketua MPR dijabat politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Keduanya berasal dari partai politik pengusung Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Hasto optimistis parlemen periode 2019-2024 dapat mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara efektif jika dilihat dari komposisi Ketua DPR dan MPR. Hal itu diperkuat dengan persentase kursi partai pengusung Jokowi-Ma’ruf di DPR yang mencapai 60,7 persen.

Hasto juga mengatakan, membaiknya komunikasi politik antara partai pengusung Jokowi-Ma’ruf dengan Partai Gerindra dipercaya bakal memperkuat dukungan parlemen kepada Jokowi.

Dengan demikian, Presiden bisa meloloskan sejumlah program strategis lantaran didukung penuh parlemen.

“Dengan dukungan lebih dari 60,7 persen kursi di DPR, dan membaiknya komunikasi politik dengan Partai Gerindra, bisa dimaknakan bahwa konsolidasi politik Pemerintahan Jokowi berhasil dan berjalan baik. Jauh lebih bagus daripada kondisi tahun 2014 yang lalu,” lanjut Hasto.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembagian posisi di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibagi dengan proposional sesuai perolehan kursi saat Pemilu 2019.

Puan berharap, pembagian dan penentuan AKD akan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

“Ya sesuai UU MD3 kan memang semua itu (AKD) akan proporsional sesuai perolehan kursi atau suara saat pemilu. Namun, saya berharap bahwa semua proses ini tetap aja akan kami lakukan secara musyawarah mufakat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Puan mengatakan, dirinya bersama wakil ketua DPR lain akan rapat konsultasi sebelum rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi terkait dengan penentuan AKD.

Adapun AKD terdiri dari 11 pimpinan komisi dan 3 wakil ketua, 6 pimpinan lembaga berupa Badan Anggaran (Banggar), Badan Legsilasi (Baleg), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS