JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam bila pribadi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserang terkait pro-kontra Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami mengritik keras mereka-mereka yang menggunakan hal (hinaan, red) tersebut sebagai upaya mendiskreditkan presiden,” kata Hasto, Minggu (15/9/2019).

Dirinya mau bicara soal polemik KPK karena sudah ada pihak-pihak tertentu yang menyerang Presiden Jokowi secara pribadi. Pihaknya mendapat informasi soal adanya media massa tertentu yang secara kurang etis menampilkan karikatur bergambar Jokowi dan pinokio.

“Sebenarnya dari aspek etika, tidak memenuhi ketentuan sopan santun itu,” ucap Hasto.

Bagi PDI Perjuangan, kata Hasto, Presiden Jokowi telah bertindak tepat termasuk soal revisi UU KPK.

Dia menyebut, Jokowi telah melakukan dialog dengan KPK secara intens, tetapi pada saat bersamaan juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas itu memiliki mekanisme check and balance.

Dengan begitu, penanganan kasus korupsi ke depan dapat dilakukan dengan lebih progresif disertai dengan komitmen yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum untuk tidak melanggar hukum.

Dengan begitu, lanjut Hasto, tidak ada lagi orang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tergesa-gesa. Kemudian tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai prosedur.

Selama ini, sebutnya penyadapan bisa dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu. “Siapa yang memastikan presiden tidak disadap? Siapa yang memastikan wakil presiden tidak disadap? Sampai sekarang kita tak jelas,” ujarnya.

Untuk itu, Hasto menegaskan, PDIP memberikan dukungan penuh kepada presiden.

“Pak Jokowi tidak sendirian. Pak Jokowi itu sebelum mengambil keputusan itu beliau mempertimbangkan dengan dalam, mendengar masukan dari banyak pihak. Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu, artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar, bukan dengan melanggar hukum,” urainya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS