JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan menegaskan bahwa dinamika politik pasca Pemilu Serentak 2019 merupakan dinamika politik yang biasa terjadi.

Hal ini disampaikan Hasto menanggapi adanya pihak yang kecewa dan belum bersedia menerima kekalahan di Pemilu 2019, lalu mencoba membuat gerakan menghasut rakyat.

Hasto Kristiyanto mengatakan, gerakan tersebut dipastikan tidak akan efektif karena bertentangan dengan kultur bangsa yang cinta damai, toleran, dan punya tradisi musyawarah di dalam menyelesaikan setiap perbedaan.

“Politik nasional aman dan terkendali. Demikian halnya sistem dan mekanisme hukum negara, mampu menindak siapa pun yang mengganggu ketertiban umum,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (20/5/2019).

Hasto menuturkan, rakyat dengan hadir ke tempat pemugutan suara (TPS) secara masif, penuh kegembiraan dan dengan partisipasi yang tinggi menunjukkan prinsip kedaulatan rakyat bekerja dengan baik.

“Partisipasi pemilih mencapai di atas 80 persen. Itulah yang menjadi basis legalitas dan legitimasi tertinggi kepemimpinan Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” tuturnya.

Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan percaya bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi.

“Mereka yang mau bertindak inkonstitusional akan berhadapan dengan hukum negara dan kekuatan rakyat itu sendiri,” tukasnya.

PDI Perjuangan, tegas Hasto, tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut. Menurutnya, massa riil itu ya rakyat sendiri.

“Itulah kekuatan penopang kekuasaan yang sejati. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan peradaban demokrasi Indonesia,” pungkas Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS