SURABAYA – Memasuki 2019, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan antisipasi apabila para lurah mendapatkan anggaran seperti dana desa. Sebab lurah merupakan aparatur sipil negara (ASN), sedangkan kepala desa bukan ASN, sehingga pengeluaran keuangannya juga akan berbeda.

Terkait pengelolaan dana kelurahan ini, Pemkot Surabaya tak ingin blunder di kemudian hari sehingga mempengaruhi hasil audit keuangan yang sementara ini berjalan baik.

“Makanya, nanti kita akan cek juga pengelolaannya bagaimana. Kalau ASN mengeluarkan uang itu pasti ikut pengelolaan keuangan,” kata Risma, kemarin.

Wali Kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga mengingatkan kepada jajarannya apabila nantinya mendapatkan dana desa, diharapkan tidak terkena permasalahan hukum karena pengelolaan keuangan yang tidak benar.

Risma pun akan mempersiapkan para lurahnya dengan mengadakan training dan juga beberapa tes.

“Dapat atau tidak dana desa itu, kita belum tahu. Kalau tidak dapat ya sudah tidak apa-apa, tapi kalau kita dapat, kan sudah lebih siap dan sudah antisipasi. Kami juga terus melakukan training kepada lurah-lurah,” tegasnya.

Kucuran dana desa untuk kelurahan belum bisa dipastikan. Risma mengaku belum mendapatkan pemberitahuan berapa dana desa yang bakal diterima kelurahan di Surabaya.

Dia mewanti-wanti pejabat di tingkat kelurahan tetap mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan untuk mengurus dana desa jika akhirnya dicairkan. Sekaligus menyusun perencanaan yang matang agar penyerapan sesuai dengan anggaran.

Hal serupa disampaikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat kecamatan yang lain.

“Pemeriksa sekarang tidak hanya ke dinas-dinas yang besar seperti pekerjaan umum (PU). Tapi juga ke yang kecil-kecil, jadi saya minta menyiapkan,” lanjut mantan kepala bappeko itu.

OPD yang progres penyerapannya cukup molor selama 2018 diingatkan untuk bisa mempercepat pengerjaan pada tahun depan. Terutama untuk infrastruktur. Dia juga mengingatkan para PNS untuk fokus pada pelayanan masyarakat dan tidak tergiur tawaran lain di luar tanggung jawab mereka. Terutama yang bukan menjadi hak ASN. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS