JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa indeks pemberantasan korupsi (IPK) di Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu. Karena itu, Jokowi menolak pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium 4.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (4/11/2018). Mengutip pidato Ketua KPK Agus Rahardjo, Jokowi menyebut skor IPK Indonesia saat ini jauh melesat dibandingkan saat penghujung kepemimpinan Soeharto.

“Tahun 1998 sampe ke 2018 loncatannya saya rasa sangat signifikan sekali. Dari yang terjelek se-ASEAN (skor 20), sekarang naik ke angka 37. Ini patut disyukuri,” kata Jokowi.

Dia mengakui masih banyak yang harus diperbaiki untuk terus mencegah dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Namun, dia menegaskan bahwa masyarakat juga tidak boleh tutup mata dengan kenaikan skor IPK Indonesia. “Pak ketua KPK bilang, loncatan kita yang tertinggi di dunia loh,” ujarnya.

Jokowi memastikan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Misalnya, dengan penyediaan layanan berbasis elektronik seperti e-tilang, e-samsat hingga e-budgeting dan e-planning.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan sejumlah aturan untuk mencegah korupsi. Misalnya, Perpres No 54/2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Serta, PP No 63/2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan karena membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait pernyataan Prabowo bahwa korupsi di Indonesia stadium 4, Jokowi minta agar Ketua Umum Partai Gerindra itu bicara dengan angka dan data. “Ya, kita bicarakan pakai angka-angka, seperti ketua KPK pakai data,” kata Jokowi.

“Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada,” tambah calon presiden nomor urut 01 ini.

Pada kesempatan itu, Jokowi minta semua instansi di pemerintah pusat dan daerah untuk membenahi sistem pelayanan agar lebih cepat dan transparan. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah praktik suap.

“Yang menyuap itu pasti (karena) pelayanannya ruwet, ribet bertele-tele, lama, tidak transparan, karena pengusaha pengin cepet. Satu-satunya jalan ya suap,” kata Jokowi.

“Ini yang harus kita benahi, sistem pelayanan yang cepat dan transparan. Jika sistem pelayanan sederhana cepat dan transparan, maka tidak ada relevansi untuk menyuap,” tambah dia.

Oleh karena itu, Jokowi berharap setiap instansi mampu membangun ekosistem agar memangkas proses dan regulasi yang panjang. Dia pun menegaskan, regulasi semestinya sudah difokuskan untuk berorientasi hasil, bukan prosedur.

“Payung ekosistem itu menjadi bagian terintegrasi dalam pemberantasan korupsi dan menjadi agenda yang kita kerjakan bersama dengan KPK,” katanya.

Selain penyederhanaan proses birokrasi dan perizinan, Jokowi juga meminta proses pengalokasian anggaran dilakukan secara lebih transparan.

“Jika prosesnya bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya menyuap untuk memperoleh kebijakan yang berpihak pada dirinya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS