SURABAYA – Politisi PDI Perjuangan Diana AV Sasa mengatakan, pemilih perempuan memiliki kekuatan untuk mendesak wakilnya di legislatif dan eksekutif agar bisa melahirkan kebijakan pro perempuan melalui proses pemilu.

“Jumlah pemilih perempuan kan faktanya lebih besar dari pemilih laki-laki. Harusnya potensi ini bisa menjadi kekuatan bagi kelompok pemilih perempuan untuk membuat kontrak-kontrak politik dengan calon pemimpinnya melalui proses pemilihan atau pemilu itu,” kata Diana Sasa dalam seminar nasional bertajuk “Rakyat sebagai Komoditas Politik” di Bangsal Pantjasila, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Selasa (20/5/2014).

“Tapi realitasnya hal itu minim sekali dilakukan pemilih perempuan. Calon yang akan dipilih juga minim melakukan pendidikan kesadaran hak politik perempuan itu. Perempuan hanya menjadi sekadar komoditas politik, seperti barang yang diperjualbelikan,” tambah dia.

Komoditas, menurut Sasa, adalah barang dagangan, nilainya ditentukan oleh permintaan pasar. Pemilih perempuan, katanya, lebih banyak difungsikan sebagai pendulang suara dalam sebuah transaksi jual beli suara untuk meraih posisi politik sang kandidat.

Dia mencontohkan pemilu legislatif kemarin. Pemilih perempuan lebih memilih caleg yang memberikan jilbab, mukena, sembako atau uang tanpa tahu kalau nanti jadi anggota dewan caleg itu akan memperjuangkan kebijakan apa, dibandingkan dengan caleg yang menyampaikan kontrak politik tentang komitmen untuk perjuangan yang jelas.

Akibatnya, urai Sasa, caleg perempuan yang mumpuni tidak jadi. “Tapi caleg perempuan yang kemampuan intelektualnya terbatas, justru jadi, karena transaksi dengan uang maupun barang itu,” kata perempuan yang sempat menjadi caleg DPRD Jatim di dapil 7 itu.

Untuk menghindari perlakuan sekedar sebagai komoditas itu, imbuh Sasa, maka kaum perempuan mesti mendapat pendidikan politik tentang bagaimana membuat kontrak politik dengan calon yang akan dipilih. Ketika tidak ada komitmen politik antara caleg dengan pemilih perempuan, lanjut dia, maka setelah sang caleg jadi, tidak ada kekuatan politik untuk mendesak agar sang caleg memperjuangkan ide-ide kebijakan pro perempuan.

“Ini menjadi tugas bersama untuk melakukan pendidikan politik itu. Tidak hanya partai, tapi juga pemerintah, NGO, juga mahasiswa sebagai agen perubahan,” pungkasnya. (*)