SAKSI PDI Perjuangan minta rekapitulasi hasil Pemilu 2014 di KPU Surabaya dihentikan. Pasalnya, ada indikasi menaikkan kehadiran pemilih untuk menaikkan nilai bilangan pembagi pemilih (BPP) untuk memperebutkan kursi DPRD Surabaya.

Menurut saksi PDI Perjuangan Jawa Timur Didik Prasetiyono, modus baru yang diduga digunakan adalah “menaikkan kehadiran pemilih untuk menaikkan nilai BPP” itu terlihat dalam rekapitulasi KPU Surabaya. Yakni adanya selisih antara DPTb (Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT Tambahan) dan DPKTb (Pemilih Khusus Tambahan/ Pengguna KTP atau nama sejenis lainnya).

Selisih tersebut, ungkap Didik, antara pada kolom A-2 dan A-4 Sertifikat Model DB-1 yang seharusnya “berjumlah sama atau lebih kecil” dengan kolom Pengguna Hak Pilih B-2 dan B-4. Namun, faktanya di KPU Surabaya pengguna hak pilih lebih besar dari data pemilih. Hal ini, sebut dia, berpotensi memengaruhi hasil perolehan suara sah partai politik dan caleg.

“Modus ini secara prinsip akan merugikan partai-partai yangg memperoleh suara tinggi. Karena modus ini akan meningkatkan BPP sehingga perebutan kursi sisa akan dimenangkan oleh partai-partai menengah,” kata Didik Prasetiyono, Rabu (23/4/2014).

Mantan komisioner KPU Jatim ini minta rekapitulasi KPU Surabaya dihentikan, dan dilakukan konsolidasi hingga perhitungan DPTb dan DPKTb menemui kecocokan.

Hingga pukul 15.00 rekapitulasi KPU Provinsi di Hotel Singgasana Surabaya telah menyelesaikan dua KPU yaitu KPU Sidoarjo dan KPU Kota Pasuruan. (pri)

foto: tribunnews

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS