JAKARTA – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembersihan fasum dan fasos di wilayah gempa Aceh. Setelah dibersihkan, fasum dan fasos itu akan dibangun kembali.

Menurut Puan, instruksi itu intinya minta agar dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk bisa meratakan fasum dan fasos.

Pembersihan itu, kata Puan Maharani, dilakukan setelah ada data akurat berkaitan bagaimana cara pembangunannya, siapa yang akan membangun, dan bagaimana pelaksanaan ke depan sesuai mekanisme dan akuntabilitas keuangan negara yang baik.

Soal kenapa harus dibersihkan dan diratakan segera, jelas Puan, karena itu merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan trauma (trauma healing) bagi masyarakat.

“Agar tidak melihat bahwa di wilayahnya terjadi reruntuhan ataupun kerusakan yang berat. Sehingga membuat mereka, insya Allah, bisa kembali ke rumahnya masing-masing,” kata Puan kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12/2016) sore.

Puan juga mengemukakan, dalam masa tanggap darurat sampai 20 Desember, mulai hari ini hal-hal yang berkaitan dengan lauk pauk, atau hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi para pengungsi berkaitan, akan ditangani Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setelah itu, lanjut Puan, penanganan dilakukan Kementerian Sosial untuk memberikan jaminan hidup bagi para pengungsi yang telah diidentifikasi.

“Setelahnya Skep-nya keluar dari bupati, mereka mendapatkan jaminan hidup selama 90 hari, per orang Rp 10.000. Semua data yang berkaitan dengan pengungsi akan dikoordinasikan BNPB dan kementerian atau lembaga terkait,” terang politisi PDI Perjuangan ini

Pihaknya berharap sebelum 30 Desember atau maksimal 30 Desember, semua pengungsi sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing.

Terkait bangunan sekolah, lanjut Puan, setelah fasum dan fasos diratakan dan disterilkan, Kementerian PUPR akan membangun sekolah-sekolah karena pelajar pada Januari mulai masuk sekolah.

Karena itu, akan ditetapkan mana saja wilayah yang memerlukan tenda darurat untuk anak-anak sekolah, mana saja sekolah yang membutuhkan sekolah semi permanen, dan mana saja sekolah yang memerlukan sekolah permanen, sampai menunggu pembangunan secara permanen yang memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun.

“Dengan demikian, proses belajar mengajar itu tidak akan terganggu, anak-anak bisa kembali sekolah dari SD, SMP, SMA/SMK bahkan sampai universitas,” jelas Puan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS