JAKARTA – Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu mengatakan, PDIP sebagai partai ideologis akan terus berjuang untuk memastikan, mengarahkan, mengawal, dan mengamankan kebijakan politik pemerintahan secara nasional dan daerah. Khususnya terkait kesehatan, perempuan dan anak.

Oleh karena itu, dalam rangkaian kerja partai untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program partai, Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak DPP PDI Perjuangan pada Sabtu (26/11/2016) menggelar rapat koordinasi.

Rakorbid ini sebagai rapat yang diperluas dengan mengundang 34 DPD PDIP seluruh provinsi di Indonesia, dan perwakilan daerah prioritas DPC, baik dari kabupaten maupun kota.

Pelaksanaan rakorbid ini bertepatan dengan momentum Hari Penghapusan Kekerasan Sedunia yang diperingati setiap 25 November.

“Sehingga struktur partai dapat memperkuat kapasitasnya untuk mendukung kebijakan negara, khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan,” kata Sri Rahayu, Minggu (27/11/2016).

Menurutnya, momen penting ini menegaskan dan kesiapan DPP, DPD, DPC dalam mengawal dan mengimplementasikan program partai yang konsisten mendorong lahirnya kebijakan perlindungan perempuan, anak, dan kaum marginal.

Terlebih, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengamanatkan pentingnya upaya kita bersama untuk segera melahirkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Amanat inilah, sebut Bu Yayuk, sapaan akrab Sri Rahayu, yang akan dilaksanakan seluruh struktur dan petugas partai untuk membuktikan bahwa negara hadir bagi rakyatnya.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016, DPP PDI Perjuangan dan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI telah mengeluarkan instruksi agar pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera dilaksanakan di DPR RI,” ujarnya.

Terkait Rakorbid Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan, jelasnya, hal itu untuk mengonsolidasikan kekuatan internal partai agar implementasi kebijakan pemerintah yang pro-rakyat dapat dilaksanakan.

“Rakorbid menjadi sosialisasi dan arahan, dialog dan serta tindak lanjut instruksi partai terkait bidang kesehatan perempuan dan anak,” terang Bu Yayuk.

Materi yang dibahas, di antaranya Pelayanan Kesehatan Nasional yang disampaikan menteri kesehatan dan Direktur Kepesertaan BPJS, dan soal regulasi pemerintah pusat dan daerah yang menjadi turunan pelaksanaan undang-undang terkait perlindungan perempuan dari kekerasan.

Selain itu, dibahas pula Perempuan dan Budaya dengan fokus kekuatan perempuan dalam Revolusi Mental yang disampaikan Dirjen Kebudayaan, dan sinergi partai dengan kelompok masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui fungsi P2TP2A dan relawan kesehatan.

“Terakhir adalah soal rencana aksi tindak lanjut, rekomendasi rakorbid dan instruksi partai terkait bidang kesehatan perempuan dan anak,” pungkas Sri Rahayu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS