BOJONEGORO – Warga di Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, memanfaatkan momentum reses anggota DPRD untuk menyampaikan keluhan dan harapan seputar sektor pertanian, mulai dari akses jalan sawah, irigasi, hingga kejelasan bantuan bibit padi.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam Reses III yang digelar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Sutriyono, di Desa Turigede, Kecamatan Kepohbaru, Kamis (19/11/2026).
Dalam sesi dialog, salah seorang warga, Edi Sudarminto, menyoroti pentingnya infrastruktur penunjang pertanian. Ia mengapresiasi rencana pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang disampaikan dewan, sekaligus berharap program serupa menyentuh wilayahnya.
”Hasilnya bagus dan kami berharap pembangunan JUT serta pengairan juga bisa dilaksanakan di Desa Pejok,” kata Edi di hadapan anggota dewan.
Selain soal infrastruktur, warga lain bernama Pendi mempertanyakan kejelasan program bantuan bibit padi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Menurutnya, informasi mengenai akses bantuan tersebut kerap membingungkan petani di tingkat bawah.
Menanggapi hal itu, Bambang menjelaskan bahwa bantuan bibit padi dari pemerintah daerah memang tersedia. Namun, penyalurannya tidak diberikan secara perorangan, melainkan wajib melalui kelompok tani (poktan) yang telah terdaftar secara resmi.
”Bantuan bibit padi itu untuk kelompok tani, bukan untuk masyarakat umum secara individu. Jadi harus melalui kelompok tani yang terdaftar. Ini yang perlu dipahami warga agar tidak salah persepsi,” ujar Bambang.
Ia pun mendorong warga untuk aktif bergabung dalam kelompok tani agar mempermudah akses terhadap berbagai bantuan pemerintah, baik bibit, pupuk, maupun sarana produksi pertanian lainnya.

Jalan Usaha Tani (JUT) Lolos Verifikasi
Terkait aspirasi infrastruktur, Bambang memaparkan bahwa sejumlah usulan pembangunan JUT telah lolos verifikasi dan siap dikerjakan pada tahun anggaran 2027. Desa-desa tersebut meliputi Desa Cengkir, Kedunganti, Woro, Banjaranyar, Kadungrejo, dan Karangdayu.
”Pembangunan JUT di desa-desa tersebut dikerjakan tahun 2027. Ini akan sangat membantu mobilitas petani sekaligus mendukung pengairan sawah,” jelasnya.
Dukungan infrastruktur ini, lanjut Bambang, selaras dengan target pemerintah daerah bersama DPRD yang mematok produksi gabah Bojonegoro mencapai 1 juta ton per tahun, meningkat dari capaian sebelumnya sebesar 800.000 ton.

Saat ini, Bojonegoro tercatat sebagai penyuplai gabah terbesar di Jawa Timur, setelah sebelumnya menempati posisi ketiga pada dua tahun lalu dan naik ke peringkat kedua pada tahun lalu.
Untuk menopang target tersebut, pihak eksekutif dan legislatif telah menyepakati Rancangan APBD (RAPBD) 2027 sebesar Rp 5,2 triliun dengan porsi besar yang diarahkan pada belanja pembangunan.
”Petani tidak boleh kesulitan pupuk, air, maupun bibit. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan karena reses adalah jembatan antara rakyat dan pemerintah,” kata Bambang.(dian/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













