MAGETAN – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magetan, H. Suyatno, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan tidak gegabah dalam menerbitkan surat keterangan (suket) persyaratan pencalonan kepala desa menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027 mendatang.
Peringatan ini disampaikan menyusul masih adanya persoalan disharmoni regulasi terkait periodesasi jabatan kepala desa. Jika dipaksakan tanpa dasar yang jelas, masalah administrasi tersebut dikhawatirkan dapat menyeret proses pemilihan ke ranah hukum.
”Kami menaruh perhatian terhadap pentingnya keselarasan regulasi agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata Suyatno saat ditemui pada Selasa (17/11/2026).
Suyatno menyoroti adanya antinomi atau pertentangan norma dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa. Secara spesifik, ia menyebut perbedaan pengaturan antara Pasal 33 dan Pasal 118 dalam undang-undang tersebut berpotensi memicu multitafsir terkait syarat pencalonan kepala desa.
Oleh karena itu, DPRD Magetan mendesak agar persoalan regulasi ini dikaji secara cermat sejak tahap persiapan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.
”Kepastian hukum harus menjadi perhatian sejak tahap persiapan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam proses pencalonan maupun penyelenggaraan Pilkades,” ujar politisi tersebut.
Dorong Penyusunan Perda dan Koordinasi Lintas Lembaga
Untuk mengantisipasi potensi sengketa di kemudian hari, Suyatno memandang perlunya koordinasi intensif antara Pemkab Magetan, panitia Pilkades, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan kepala desa, hingga pihak terkait lainnya.
Selain komunikasi antarlembaga, DPRD Magetan juga mendorong pembahasan mengenai penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum teknis pelaksanaan Pilkades. Menurutnya, penyusunan Perda harus dilakukan secara matang dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
”Dengan demikian, setiap tahapan pelaksanaan Pilkades memiliki dasar hukum dan mekanisme yang jelas. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan sekaligus perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat,” tutur Suyatno.
Ia berharap, persiapan yang dilakukan sejak dini melalui kajian hukum yang komprehensif dapat menjamin Pilkades serentak 2027 di Magetan berjalan aman, tertib, dan demokratis.
”DPRD Magetan menegaskan pentingnya mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat desa agar pelaksanaan Pilkades benar-benar membawa manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(rud/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS













