MALANG – Rencana pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen senilai sekitar Rp10 triliun menghadapi evaluasi perencanaan. Trase yang sebelumnya dirancang pada 2022 kini dikaji ulang karena melintasi kawasan padat permukiman yang berpotensi membengkakkan biaya pembebasan lahan.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mengatakan perubahan trase tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong efisiensi anggaran proyek infrastruktur strategis tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, hasil pemantauan lapangan menunjukkan perlunya penyesuaian sejumlah aspek perencanaan, mulai dari jalur tol hingga jumlah akses keluar-masuk kendaraan.

“Rute lama tahun 2022 yang melintasi kawasan padat permukiman itu dievaluasi, soalnya ada pembengkakan biaya pembebasan lahan,” ungkap Zulham, Minggu (15/11/2026).

Selain perubahan trase, evaluasi juga menyasar desain pintu keluar tol (exit toll) dan simpang susun (interchange). Dalam perencanaan awal, jalan tol sepanjang kurang lebih 30 kilometer itu dirancang menghubungkan Exit Tol Sawojajar atau Kedungkandang di Kota Malang menuju Pakisaji, Gondanglegi, hingga Kepanjen.

Semula, terdapat empat titik akses yang direncanakan berada di wilayah Bululawang, Pakisaji, Pagelaran, dan Kepanjen. Namun, jumlah tersebut kini tengah dikaji ulang untuk kemungkinan disederhanakan menjadi satu atau dua titik.

Menurut Zulham, penyesuaian jumlah akses tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas operasional sekaligus menekan kebutuhan anggaran pembangunan.

Ia menyebut total kebutuhan investasi proyek Tol Malang-Kepanjen diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun. Meski membutuhkan pembiayaan besar, keberadaan jalan tol ini dinilai memiliki arti strategis bagi pengembangan wilayah Kabupaten Malang.

Zulham menilai jalan tol tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur arteri selatan. Lebih dari itu, konektivitas baru diharapkan membuka akses ekonomi dan pariwisata, terutama menuju kawasan Malang Selatan.

Salah satu potensi pengembangan yang disorot adalah keterhubungan jalan tol dengan koridor Gondanglegi-Balekambang yang tengah dikembangkan sebagai akses menuju kawasan wisata pantai selatan.

“Ke depan jalur ini akan menjadi penghubung jalur wisata yang menyambung koridor Gondanglegi–Pantai Balekambang. Semoga manfaatnya bisa dirasakan warga Kabupaten Malang, membawa perubahan ekonomi, dan peningkatan wisata di wilayah Kabupaten Malang, terutama Malang Selatan,” harapnya.

Konektivitas tersebut diharapkan dapat mempermudah perjalanan wisatawan dari luar daerah menuju berbagai destinasi wisata di pesisir selatan Kabupaten Malang.

Dampaknya juga diharapkan menjangkau sektor ekonomi masyarakat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perhotelan, hingga distribusi hasil pertanian dan produk lokal.

Di sisi lain, Zulham memahami tingginya harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malang. Tidak hanya jalan tol, perbaikan jalan rusak di sejumlah kecamatan juga menjadi aspirasi yang terus disampaikan warga.

Ia meminta masyarakat tetap bersabar karena penanganan infrastruktur daerah membutuhkan tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sesuai skala prioritas.

“Pemerintah bukan Bandung Bondowoso (tokoh legenda atau cerita rakyat Nusantara). Sekarang usul, besok jalannya jadi. Masyarakat harus sabar, usulan tetap diterima. Insya Allah pelan-pelan seluruh jalan di wilayah Kabupaten Malang akan membaik dan diperbaiki,” tandasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS