MALANG – Banyak musala, surau, hingga masjid di pelosok Kabupaten Malang masih memiliki sarana dan prasarana (sarpras) yang minim. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan intervensi anggaran pemerintah agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan fasilitas yang layak.

Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti persoalan tersebut saat menggelar reses di Kabupaten Malang. Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada infrastruktur penunjang ekonomi dan pariwisata, tetapi juga harus menyentuh fasilitas keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Dewanti mengatakan, tempat ibadah tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan spiritual dan pembinaan moral, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial serta penguatan kehidupan masyarakat.

Karena itu, ketersediaan fasilitas yang bersih, aman, dan memadai perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Tempat ibadah adalah ruang publik yang menjadi fondasi ketahanan sosial dan spiritual masyarakat. Ketika kita berbicara tentang pemerataan pembangunan infrastruktur di Malang Raya, fasilitas keagamaan tidak boleh luput dari perhatian. Faktanya, masih banyak musala, surau, hingga masjid di pelosok Kabupaten Malang yang sarana prasarananya sangat minim dan membutuhkan uluran tangan pemerintah,” ujar Dewanti, Minggu (15/11/2026).

Mantan Wali Kota Batu itu menilai, kebutuhan fasilitas keagamaan di tingkat desa masih kerap bergantung pada kemampuan swadaya masyarakat. Padahal, tidak semua warga memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membangun maupun memperbaiki tempat ibadah secara mandiri.

Kondisi tersebut membuat sejumlah tempat ibadah belum mampu memenuhi kebutuhan sarana dasar jamaah, meskipun keberadaannya sangat penting bagi kehidupan masyarakat setempat.

Dewanti pun mendorong Pemerintah Kabupaten Malang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan inventarisasi terhadap tempat ibadah yang membutuhkan perbaikan maupun penambahan fasilitas.

Inventarisasi tersebut perlu mencakup berbagai kebutuhan mendasar, mulai dari sanitasi dan ketersediaan air bersih, tempat wudu yang layak, hingga fasilitas aksesibilitas bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, pendataan yang akurat menjadi langkah penting agar intervensi pemerintah dapat diberikan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan swadaya masyarakat yang dananya terbatas. Pemerintah harus hadir melalui program Bantuan Keuangan (BK) atau hibah yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Komisi D DPRD Jatim tentu akan mendorong agar alokasi anggaran infrastruktur sosial dan keagamaan ini mendapatkan perhatian proporsional dalam pembahasan APBD ke depan,” tambahnya.

Dewanti berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret melalui penguatan basis data dan percepatan rehabilitasi sarana prasarana tempat ibadah yang membutuhkan penanganan.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk fasilitas sosial dan keagamaan di wilayah pedesaan maupun kawasan pinggiran.

Dengan demikian, pemerataan pembangunan tidak hanya terlihat dari kemajuan fisik dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat hingga pelosok. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS