SUMENEP – Pajak memiliki peran penting dalam menopang pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kepatuhan wajib pajak perlu terus diperkuat.

Bupati Sumenep, Dr. Achmad Fauzi Wongsojudo, mengatakan pajak tidak boleh dipandang sebatas kewajiban administratif masyarakat. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pemerintah untuk menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan publik.

Hal itu disampaikan Fauzi dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Optimalisasi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Apresiasi kepada Wajib PKB di Ballroom Hotel Myze, Jumat (13/11/2026).

“Pajak merupakan instrumen utama pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Fauzi.

Menurut Fauzi, pembiayaan pembangunan membutuhkan dukungan penerimaan negara dan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu menyebut, penerimaan pajak turut menopang berbagai sektor strategis. Mulai dari pendidikan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi bagian penting kemajuan daerah.

“Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur. Ada pendidikan, ekonomi, kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semua membutuhkan anggaran yang harus didukung melalui kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak,” jelasnya.

Fauzi juga mengingatkan aparatur pemerintah agar ikut memberikan teladan. Kesadaran membayar pajak harus dibangun bersama sebagai bentuk tanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan negara.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep turut memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Apresiasi tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat lainnya agar semakin disiplin memenuhi kewajiban perpajakan. Terlebih, penerimaan pajak memiliki kontribusi penting terhadap pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan.

“Kami mengapresiasi masyarakat yang telah taat membayar PBB dan PKB. Bagi masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya, kami berharap segera melakukan pembayaran,” ujar Fauzi.

“Sebab, hasil pajak akan kembali untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. (hzm/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS