SURABAYA – Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Eri Irawan mendorong percepatan penanganan banjir menjelang puncak musim hujan pada Desember 2026 hingga Februari 2027. DPRD meminta pembangunan saluran, normalisasi drainase, dan infrastruktur pendukung segera dituntaskan agar genangan tidak meluas dan air lebih cepat surut.

Desakan tersebut menyusul masih adanya 124 titik banjir yang menjadi target penanganan Pemkot Surabaya pada 2027. Sementara pada 2026, pemerintah kota menargetkan penyelesaian penanganan di 46 titik.

“Sampai dengan saat ini masih ada 124 titik banjir yang menjadi target penanganan pada 2027 dengan anggaran pengendalian banjir sekitar Rp1 triliun pada 2026,” kata Eri, Rabu (4/11/2026).

Eri mengatakan, Komisi C DPRD Surabaya telah menggelar rapat bersama Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) untuk memetakan perkembangan serta target penuntasan persoalan banjir.

Dari hasil pembahasan tersebut, penanganan banjir dilakukan secara bertahap. Sebanyak 46 titik ditargetkan selesai pada 2026, sedangkan 124 titik lainnya menjadi sasaran pekerjaan pada tahun berikutnya.

“Ya, terakhir kami pekan lalu sudah rapat dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, kita memetakan target penuntasan banjir. Tahun ini kan kita targetkan 46 titik banjir selesai, tetapi memang masih ada sekitar 124 titik banjir yang akan kita selesaikan pada tahun depan. Jadi tahun ini selesai 46 dan tahun depan akan dilanjutkan lagi,” ujarnya.

Menurut Eri, keberhasilan penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun saluran di satu kawasan. Jaringan drainase lingkungan harus terhubung dengan saluran perkotaan agar aliran air dari permukiman dapat mengalir menuju saluran utama.

Sepanjang 2026, pembangunan saluran di Surabaya telah mencapai lebih dari 51 kilometer. Infrastruktur tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan saluran lingkungan di kawasan perkampungan dengan jaringan drainase perkotaan.

“Nah, kita sudah mengecek juga, tahun ini ada pembangunan saluran itu di lebih dari 51 kilometer panjangnya. Nah, ini untuk mengintegrasikan antara saluran lingkungan di perkampungan dengan saluran di perkotaan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Menjelang puncak musim hujan, Komisi C meminta pekerjaan saluran lingkungan dipercepat. Salah satu kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proyek adalah keterlambatan pasokan material untuk menyelesaikan sambungan atau crossing antarsaluran.

Eri menyebut telah berkoordinasi dengan bagian pengadaan barang dan jasa agar penyedia segera mengirimkan material yang dibutuhkan. Percepatan tersebut diperlukan supaya pekerjaan infrastruktur tidak tertunda dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sebelum intensitas hujan meningkat.

Komisi C DPRD Surabaya akan terus memantau perkembangan pekerjaan bersama OPD terkait. Pengawasan diarahkan agar target penanganan banjir tidak hanya tercapai secara administratif, tetapi juga berdampak pada berkurangnya luas genangan dan waktu surut air di kawasan permukiman. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS