NGAWI – Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, Yuwono Kartiko, minta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera memetakan sumber air yang masih mencukupi dan yang mulai kritis akibat kemarau berkepanjangan. Pemetaan diperlukan agar distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan dapat dilakukan secara merata dan sesuai kebutuhan setiap wilayah.

Desakan itu disampaikan menyusul meluasnya kekeringan hingga Desa Umbulrejo, Kecamatan Jogorogo, yang berada di kawasan dataran tinggi. Wilayah tersebut selama ini dikenal sebagai salah satu daerah sumber air bagi masyarakat Ngawi.

Yuwono menilai kondisi itu perlu mendapat perhatian serius karena kekeringan kini turut dirasakan kawasan yang selama ini menjadi tumpuan ketersediaan air.

“Ini memang luar biasa sekali. Katanya ini dampak El Niño, ya. Ada kemarau yang berkepanjangan yang berakibat pada kekeringan. Bahkan terjadi di daerah atas, Jogorogo, yang merupakan sumber air bagi warga Ngawi,” ujarnya, Sabtu (24/10/2026).

Menurut Yuwono, identifikasi kondisi sumber air menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan. Sumber air yang masih mencukupi perlu dipetakan, sementara lokasi yang mulai kritis atau mengering harus segera mendapat perhatian agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

“Ini saya berharap bisa didistribusikan secara merata dengan pedoman dari hasil identifikasi oleh BPBD,” katanya.

Selain meminta BPBD bergerak berdasarkan data lapangan, Yuwono mengajak masyarakat yang masih memiliki persediaan air memadai untuk membantu warga di wilayah yang mengalami kekeringan.

Ia menekankan pentingnya solidaritas antarmasyarakat dalam menghadapi kemarau panjang. Ketersediaan air yang masih ada, menurutnya, perlu dimanfaatkan secara bijak agar bantuan dapat menjangkau warga yang paling membutuhkan.

“Masyarakat yang memiliki kelimpahan air harus memiliki kesetiakawanan dan rasa solidaritas untuk bisa berbagi air bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.

Yuwono juga menegaskan pemerintah daerah harus menjadi penggerak utama dalam mengoordinasikan distribusi air bersih. Penyaluran bantuan perlu didasarkan pada pemetaan yang akurat agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah yang masih memiliki sumber air dan daerah yang mengalami kekurangan.

“Yang sudah ada ini kita bagi secara merata. Pemerintah harus bisa menjadi penggerak utama untuk pendistribusian air agar merata,” ujarnya.

Kekeringan yang mulai menjangkau kawasan Jogorogo menjadi perhatian tersendiri karena wilayah tersebut dikenal memiliki sumber air bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemantauan berkala terhadap ketersediaan air, terutama ketika kemarau berlangsung panjang.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Ngawi, hingga pertengahan Oktober 2026, sebanyak 5.068 jiwa terdampak kekeringan yang tersebar di 23 desa.

Yuwono berharap pemetaan sumber air dan distribusi bantuan yang terkoordinasi dapat membantu pemerintah daerah merespons kebutuhan warga secara lebih tepat sasaran selama kemarau berlangsung. (amd/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS