SEMARANG – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya uji kesiapan teknis dan operasional sebelum mekanisme ekspor satu pintu komoditas strategis diterapkan secara penuh. Menurutnya, kesiapan sistem dan kecepatan eksekusi perlu dipastikan agar perubahan tata kelola ekspor tidak mengganggu kinerja industri nasional di pasar global.

Hal itu disampaikan Novita saat menyerap aspirasi pelaku usaha dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST), Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).

Rencana penataan tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis, seperti batu bara, kelapa sawit atau CPO, dan ferroalloy, antara lain melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), menurut Novita perlu dikaji secara komprehensif dan hati-hati.

Ia mengatakan penataan data, perapian administrasi, rekonsiliasi data, serta penguatan fungsi pengawasan perdagangan luar negeri merupakan langkah yang perlu didukung untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata niaga ekspor.

Namun, Novita mengingatkan agar perubahan mekanisme tersebut tidak justru menghambat industri nasional yang selama ini telah membangun jaringan pasar internasional secara mandiri.

“Kami mendukung penuh langkah pemerintah dalam merapikan administrasi, rekonsiliasi data, dan akuntabilitas tata niaga ekspor. Namun, jangan sampai atas nama penataan, ruang gerak industri nasional yang telah bertahun-tahun membangun jaringan pasar internasional secara mandiri dan profesional justru terhambat,” ujar Novita.

Menurut Novita, pelaku industri strategis telah melakukan investasi besar, memahami spesifikasi teknis pembeli, serta membangun jaringan dan kepatuhan dalam perdagangan global. Karena itu, ia menilai penerapan mekanisme yang seragam dan tersentralisasi perlu mempertimbangkan fleksibilitas serta kecepatan transaksi.

“Pertanyaan mendasarnya adalah kesiapan teknis operasional. Apakah institusi yang ditunjuk telah memiliki infrastruktur sistem dan kecepatan eksekusi yang setara dengan dinamika pelaku usaha di lapangan? Keterlambatan respons dalam hitungan hari saja dapat menurunkan kepercayaan pembeli global dan berdampak langsung pada devisa negara,” tegasnya.

Novita juga mengingatkan bahwa perubahan tata niaga ekspor tidak hanya menyangkut aspek administratif. Kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap rantai pasok industri hulu-hilir, kepastian iklim investasi, hingga keberlangsungan tenaga kerja nasional di sektor-sektor padat karya.

Karena itu, legislator PDI Perjuangan dari Dapil VII Jawa Timur tersebut mendorong pemerintah melakukan dialog terbuka dan uji sahih atau public testing sebelum mekanisme ekspor satu pintu diberlakukan secara luas.

Pelaku usaha, asosiasi industri, dan pakar perdagangan, kata Novita, perlu dilibatkan untuk menguji kesiapan sistem sekaligus mengidentifikasi potensi persoalan teknis yang dapat muncul dalam pelaksanaan.

“Kedaulatan ekonomi berarti negara kuat, industri nasional tangguh, dan kesejahteraan tenaga kerja kita terlindungi secara berkelanjutan. Kita ingin penataan ini melahirkan solusi kemajuan bangsa, bukan menimbulkan hambatan baru bagi industri yang telah menopang perekonomian nasional,” pungkas Novita. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS