JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mempertanyakan urgensi anggaran war room senilai Rp2,5 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.

Di tengah rendahnya realisasi belanja modal dan masih besarnya kebutuhan infrastruktur, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Jember menjelaskan persoalan yang hendak diselesaikan melalui fasilitas tersebut.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Candra Ary Fianto, mempertanyakan tujuan pembangunan war room yang disebut menghabiskan anggaran Rp2,5 miliar itu.

“War room ini sebenarnya untuk memerangi siapa?” kata Candra saat menyampaikan pandangan akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap P-APBD Jember 2026, Senin (14/9/2026).

Menurut Candra, persoalannya bukan semata-mata apakah war room diperlukan. Yang lebih mendasar adalah kejelasan fungsi, sasaran, dan manfaat fasilitas tersebut. Anggaran publik, kata dia, harus dapat dijelaskan kaitannya dengan persoalan yang hendak diselesaikan.

“Jangan sampai kita sibuk membangun ruang kendali, sementara persoalan yang harus dikendalikan justru ada di lapangan,” ujarnya.

Sorotan itu disampaikan ketika Fraksi PDI Perjuangan menilai skala prioritas penggunaan tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp223 miliar perlu diperjelas. Dari tambahan anggaran tersebut, alokasi yang secara langsung ditujukan untuk perbaikan dan pembangunan jalan hanya sekitar Rp9 miliar atau 4 persen.

Padahal, Pemkab Jember sebelumnya menyampaikan rencana penanganan sekitar 527,68 kilometer jalan rusak. Bagi Candra, kondisi itu semestinya menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja.

Setiap tambahan kapasitas fiskal, menurut dia, harus diarahkan pada program yang memiliki urgensi dan manfaat terukur bagi masyarakat.

“Yang kami pertanyakan adalah prioritasnya. Ketika masyarakat masih berhadapan dengan jalan rusak, kita harus bisa menjelaskan mengapa Rp2,5 miliar perlu dialokasikan untuk war room. Apa yang hendak kita selesaikan dengan anggaran sebesar itu?” kata Candra.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kritik tersebut bukan penolakan terhadap seluruh belanja non-infrastruktur. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan tidak menganggap pengecatan gedung, operasional rutin maupun war room sebagai belanja yang otomatis tidak penting.

Namun, setiap belanja tetap harus diuji melalui empat hal: skala prioritas, urgensi, manfaat, dan keberpihakan anggaran kepada kebutuhan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa perubahan APBD semestinya menjadi momentum untuk mengoreksi prioritas berdasarkan kondisi riil daerah.

Keberhasilan anggaran, tambah Candra, tidak cukup diukur dari seberapa besar dana terserap, tetapi dari kualitas pelaksanaan dan manfaat yang diterima masyarakat.

Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mencatat realisasi belanja modal Jember baru mencapai 22,07 persen per 11 September 2026. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian karena waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin terbatas, sementara pemerintah daerah juga memperoleh tambahan Transfer ke Daerah sekitar Rp223 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan akhirnya menyetujui P-APBD Jember 2026 dengan catatan. Persetujuan tersebut, kata Candra, tidak berarti pemerintah memperoleh keleluasaan membelanjakan anggaran tanpa ukuran manfaat.

Namun, kritik Fraksi PDI Perjuangan itu mendapat jawaban berbeda dari Bupati Jember, Muhammad Fawait. Saat dimintai tanggapan mengenai pandangan akhir fraksi, Fawait mengatakan tidak mengetahui adanya anggaran war room Rp2,5 miliar dalam nomenklatur APBD.

“Saya tidak mengetahui kalau ada anggaran war room. Di nomenklatur APBD, anggaran untuk itu tidak disebutkan,” kata Fawait.

Menurut dia, anggaran yang dimaksud kemungkinan merupakan alokasi untuk perangkat CCTV pemantau tindak kriminalitas yang dipasang di sejumlah ruas jalan.

“Mungkin yang dimaksud adalah anggaran untuk CCTV pemantau tindak kriminalitas yang ada di jalan-jalan,” ujarnya.

Perbedaan penyebutan tersebut menyisakan pertanyaan lanjutan: apakah Rp2,5 miliar yang dipersoalkan Fraksi PDI Perjuangan memang tercatat sebagai war room dalam nomenklatur APBD, atau merupakan bagian dari anggaran sistem pemantauan keamanan yang disebut bupati sebagai CCTV. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS