KABUPATEN PROBOLINGGO – Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu daerah dengan status Siaga Darurat Kekeringan di Jawa Timur. Kondisi tersebut mendorong DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo menginstruksikan kader di tingkat PAC, ranting, hingga anak ranting untuk memperkuat pemantauan potensi bencana di wilayah masing-masing.

Instruksi itu disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam saat memimpin konsolidasi internal PAC PDI Perjuangan Kecamatan Pajarakan. Ia meminta struktur partai tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga berperan sebagai early warning system dengan mempercepat penyampaian informasi apabila muncul potensi kekeringan, kebakaran, maupun persoalan lingkungan lainnya.

“Sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan, kami selalu menekankan kepada kader bahwa tugas pertama adalah konsolidasi dan merawat pertiwi. Artinya, kader harus hadir di tengah masyarakat, mengetahui persoalan di wilayahnya, dan menjadi early warning system terhadap potensi bencana,” ungkap Anam di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo, Sabtu (12/9/2026).

Menurut dia, Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat kerawanan bencana yang berbeda-beda di setiap wilayah. Karena itu, pemantauan tidak bisa hanya mengandalkan laporan ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus dilakukan sejak tanda-tanda awal muncul.

Data BPBD menunjukkan sedikitnya 19 desa di tujuh kecamatan di Kabupaten Probolinggo masuk wilayah rawan krisis air bersih. Ketujuh kecamatan tersebut yakni Tiris, Banyuanyar, Tegalsiwalan, Wonomerto, Leces, Kuripan, dan Tongas. BPBD juga memetakan 16 dusun di wilayah tersebut untuk penanganan krisis air bersih.

Anam mengatakan struktur partai di tingkat bawah memiliki posisi penting karena kader bersentuhan langsung dengan masyarakat. Informasi dari ranting dan anak ranting nantinya dapat diteruskan melalui PAC dan jalur fraksi untuk menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah.

“Di sejumlah kecamatan potensinya berbeda. Karena itu kita minta ranting dan anak ranting aktif melakukan early warning. Kalau ada sumber air mulai berkurang, masyarakat kesulitan air bersih, atau ada potensi kebakaran, segera dilaporkan. Informasinya bisa diteruskan melalui PAC, melalui fraksi, maupun jalur pemerintahan,” ujarnya.

Selain pemantauan, Anam yang juga Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo itu meminta kader ikut memperkuat edukasi kepada masyarakat, khususnya petani, terkait pencegahan kebakaran lahan selama musim kemarau.

“Kita juga harus mengedukasi masyarakat, terutama para petani, agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Dalam kondisi kering, api sangat mudah menyebar. Karena itu, mitigasi bencana harus terus kita sosialisasikan,” katanya.

Ia menambahkan, kesiapsiagaan perlu diperkuat karena Kabupaten Probolinggo menghadapi ancaman kekeringan yang berpotensi berlangsung panjang. Menurut Anam, perubahan kondisi iklim dalam beberapa tahun ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang melalui penguatan mitigasi di tingkat masyarakat.

“Probolinggo ini rawan bencana. Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan kondisi El Nino dalam dua tahun ke depan. Jangan menunggu bencana terjadi baru bergerak. Mitigasi harus dilakukan sejak sekarang,” tegasnya.

Status siaga darurat kekeringan tersebut juga berlangsung di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kawasan Bromo di Kabupaten Probolinggo kembali mengalami kebakaran pada 10 September 2026. Sehari setelahnya, BPBD Jawa Timur mengerahkan helikopter untuk melakukan 17 kali water bombing dengan total sekitar 17.000 liter air.

“Yang kita bangun bukan menggantikan tugas pemerintah dalam penanggulangan bencana. Tetapi memastikan informasi dari masyarakat tidak terlambat sampai kepada pemerintah. Semakin cepat informasi diterima, semakin cepat pula langkah mitigasi bisa dilakukan,” pungkas Anam.(yol/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS