JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR siap mendukung penambahan anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana. Namun, ia menegaskan tambahan anggaran harus benar-benar menghasilkan manfaat yang lebih baik dalam memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Indonesia.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa,” ungkap Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Meski membuka dukungan terhadap penambahan anggaran, Puan mengingatkan pemerintah agar peningkatan alokasi belanja kebencanaan tidak sekadar menambah angka dalam anggaran.

“Namun manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Puan merespons permintaan Presiden Prabowo Subianto agar anggaran mitigasi dan penanganan bencana ditambah secara signifikan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan Ring of Fire dan memiliki banyak wilayah rawan bencana.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan perlunya peningkatan anggaran mitigasi bencana sebagai bagian dari evaluasi pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin. Alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan,” ungkap Prabowo dalam rapat penanganan bencana, Senin (7/9/2026).

Puan menilai dukungan anggaran perlu diarahkan pada penguatan mitigasi sekaligus memperkecil risiko korban dan kerugian ketika bencana terjadi.

Menurutnya, Indonesia tidak dapat memprediksi secara pasti kapan dan di mana bencana akan terjadi. Karena itu, kesiapan pemerintah harus dibangun sebelum bencana berlangsung.

Di sisi lain, Puan juga menanggapi wacana Presiden Prabowo untuk mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Puan mengatakan DPR terbuka memberikan dukungan terhadap rencana tersebut apabila hasil kajian menunjukkan penggabungan atau integrasi kedua lembaga memang diperlukan dan mampu membuat penanganan kebencanaan lebih efektif.

“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Menurutnya, perbedaan tugas dan fungsi kedua lembaga perlu menjadi pertimbangan sebelum keputusan integrasi diambil.

“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat,” tuturnya.

Puan mengatakan DPR akan membahas rencana tersebut melalui alat kelengkapan dewan (AKD) atau komisi terkait.

Ia menekankan, setiap kebijakan kelembagaan maupun penambahan anggaran di sektor kebencanaan harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak nyata terhadap kesiapsiagaan nasional.

Sebagai informasi, anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk 2026 dalam Rancangan APBN tercatat sebesar Rp491 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan alokasi dalam APBN 2025 yang mencapai Rp2,01 triliun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah meningkatnya kebutuhan mitigasi dan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Puan juga menekankan pentingnya mitigasi dan antisipasi kebencanaan secara terpadu. Menurutnya, posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire membuat pemerintah harus terus memperkuat kesiapan menghadapi berbagai potensi bencana dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS