SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya mendorong peningkatan kualitas belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan–PAN Anas Karno dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (28/8/2026), saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.

Menurut Anas, kualitas belanja menjadi penting karena perubahan APBD disusun di tengah tantangan ekonomi dan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Anas.

Menurutnya, belanja modal dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik perlu semakin disesuaikan dengan kebutuhan warga hingga tingkat kampung.

Sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain penanganan banjir dan genangan, perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), penataan permukiman, serta penguatan transportasi publik.

Di sektor kesehatan, fraksi juga mendorong agar pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) rumah sakit umum daerah dan puskesmas dapat diarahkan untuk meningkatkan sekaligus memeratakan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara pada sektor pelayanan dasar lainnya, anggaran pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan, serta percepatan penurunan stunting diharapkan tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD.

Di sisi pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan–PAN mendukung upaya Pemkot Surabaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peningkatan PAD diminta tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat, khususnya wong cilik, pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Anas.

Menurut Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu, masih terdapat sejumlah ruang yang dapat dioptimalkan pemerintah untuk meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan beban masyarakat.

Langkah tersebut antara lain melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset daerah serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Peningkatan PAD, kata Anas, harus lebih diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, penutupan potensi kebocoran penerimaan dan peningkatan produktivitas aset milik daerah.

Dengan demikian, penguatan kapasitas fiskal dapat dilakukan tanpa mengorbankan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.

Fraksi PDI Perjuangan–PAN juga mendukung pemanfaatan pembiayaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal daerah.

Namun, Anas mengingatkan agar setiap skema pembiayaan dilakukan melalui perencanaan dan pengawasan yang matang. Transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian fiskal harus menjadi prinsip utama.

Menurutnya, pembiayaan alternatif jangan sampai menyelesaikan kebutuhan pembangunan hari ini, tetapi justru menimbulkan persoalan baru bagi keuangan daerah pada masa mendatang.

“Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” tegasnya.

Anas menambahkan, sinergi antara DPRD dan Pemkot Surabaya diperlukan agar pembahasan Perubahan APBD 2026 tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang menjawab kebutuhan warga.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut semakin selektif menentukan prioritas. Program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat harus mendapat perhatian lebih besar.

“Dengan semangat kemitraan yang konstruktif, pembahasan Perubahan APBD 2026 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Surabaya,” pungkas Anas. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS