SURABAYA – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur MH Said Abdullah ingin memastikan setiap program kerakyatan yang diperjuangkan partai maupun anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat secara merata.

Said menegaskan, kerja politik partai tidak cukup berhenti pada penyerapan aspirasi. Setiap program yang lahir dari kebutuhan masyarakat harus dikawal hingga tahap pelaksanaan dan penyalurannya.

Hal itu disampaikan Said dalam konsolidasi internal PDI Perjuangan bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Vasa Hotel, Surabaya, Minggu (23/8/2026).

Konsolidasi tersebut diikuti jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, seluruh DPC se-Jawa Timur, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan di Jawa Timur.

“Kita ingin memastikan setiap program partai maupun program kerakyatan yang diperjuangkan wakil-wakil rakyat kita tepat sasaran. Mulai dari reses sampai penyaluran bantuan, semuanya harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujar Said.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut, ukuran keberhasilan program kerakyatan bukan sekadar jumlah program yang dijalankan, melainkan seberapa besar manfaatnya sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Karena itu, aspek pemerataan juga menjadi perhatian DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Said mengingatkan agar program kerakyatan tidak berhenti atau terkonsentrasi pada kelompok maupun wilayah tertentu. Program harus menjangkau masyarakat di berbagai daerah sesuai kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.

“Bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga harus merata. DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan memonitor dan langsung mengingatkan,” tegasnya.

Dengan struktur partai dan jaringan wakil rakyat yang tersebar hingga kabupaten/kota, Said berharap pengawalan program dapat dilakukan secara berjenjang.

Mulai dari aspirasi yang diserap anggota legislatif melalui reses, pembahasan program, hingga pelaksanaan di lapangan harus memiliki kesinambungan.

Dengan demikian, kata Said, keberadaan wakil rakyat tidak hanya terlihat ketika menyerap aspirasi, tetapi juga ketika memastikan aspirasi tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Selain memperkuat kerja kerakyatan, konsolidasi tersebut juga menjadi momentum bagi PDI Perjuangan Jawa Timur memperluas ruang komunikasi dengan generasi muda.

Said mengatakan anak muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek komunikasi politik. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan keresahan, sekaligus mengembangkan kreativitas.

Karena itu, DPD PDI Perjuangan Jatim menyiapkan RedCorner dan RedTalks sebagai ruang komunikasi dan kreativitas bagi generasi muda.

“Anak muda tidak boleh hanya menjadi objek dalam politik. Mereka harus menjadi subjek, diberikan ruang untuk bicara, menyampaikan gagasan, dan berkreasi,” katanya.

RedCorner dan RedTalks nantinya diarahkan menjadi ruang terbuka bagi anak muda untuk membicarakan berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka.

Mulai isu sosial, politik, ekonomi, kebudayaan hingga berbagai persoalan yang berkaitan dengan masa depan generasi muda.

“Kita ingin mendengar apa yang dipikirkan anak muda, apa yang mereka keresahkan, dan apa yang mereka cita-citakan. Dari ruang-ruang seperti RedCorner dan RedTalks, partai harus bisa belajar sekaligus merespons perkembangan generasi muda,” pungkas Said.

Bagi PDI Perjuangan Jawa Timur, penguatan kerja kerakyatan dan perluasan komunikasi dengan generasi muda menjadi dua bagian dari pekerjaan politik yang harus berjalan beriringan: memastikan program hadir dan bermanfaat bagi rakyat, sekaligus membuka ruang agar generasi berikutnya ikut menentukan arah masa depan. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS