SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membidik realisasi investasi sebesar Rp43 triliun pada 2026. Untuk mengejar target tersebut, Pemkot Surabaya memperkuat layanan investasi melalui digitalisasi perizinan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan inovasi pelayanan tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum dan transparansi bagi investor maupun pelaku usaha.

“Ketika ada kepastian dan tidak ada biaya di luar ketentuan, trust atau kepercayaan investor akan terbangun. Hasilnya, investasi bergerak dan perekonomian Surabaya ikut tumbuh,” kata Eri saat menyambut kunjungan Tim Pelaksana Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Daerah bersama Tim Panel Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di Ruang Kerja Wali Kota Surabaya, Kamis (20/8/2026).

Menurut Eri, target Rp43 triliun tersebut meningkat dibandingkan realisasi investasi pada tahun-tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp35 triliun hingga Rp36 triliun.

“Tentunya inovasi-inovasi yang kami lakukan akan menunjang target investasi yang ditetapkan tahun ini,” ujarnya.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemkot Surabaya adalah sistem pelayanan terintegrasi yang memungkinkan proses perizinan dipantau secara real-time.

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui jumlah izin yang masuk maupun yang telah selesai diproses. Pemohon juga dapat memantau perkembangan berkas perizinan secara langsung melalui telepon pintar.

“Sistem kami memungkinkan pemantauan real-time dari ruang kerja. Berapa izin yang masuk dan selesai, semua terpantau,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain digitalisasi, Pemkot Surabaya menyediakan Klinik Investasi untuk memberikan pendampingan kepada investor. Layanan tersebut antara lain membantu menghitung Break Even Point (BEP) hingga memperkirakan waktu yang dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Eri menegaskan, berbagai inovasi tersebut bukan semata untuk mengejar penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026. Menurutnya, penghargaan hanya menjadi konsekuensi dari upaya memperbaiki pelayanan publik.

“Penghargaan itu bonus. Sasaran utama kami adalah investasi bergerak, kemiskinan dan stunting berkurang, serta masyarakat sejahtera,” tegasnya.

Inovasi pelayanan investasi tersebut tengah diverifikasi dalam rangka penilaian ALI 2026. Tim Pelaksana PPB Daerah bersama Tim Panel Penilai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan kunjungan ke Surabaya untuk melihat langsung kinerja layanan investasi.

Direktur Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Hasyim Daeng Barang, mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan inovasi dan fasilitas pelayanan yang dipaparkan Pemkot Surabaya sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami hadir bersama Wakil Ketua Kadin untuk mengecek apakah fasilitas dan pelayanan yang dipaparkan sudah sesuai dengan data di lapangan. Penilaian berfokus pada dua aspek utama, yaitu kinerja DPMPTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB),” kata Hasyim.

Penilaian tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan data, tetapi juga wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam pelayanan investasi.

Tim antara lain mewawancarai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dinas teknis yang menangani perizinan, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.

Pelaku usaha yang menjadi bagian dari proses penilaian berasal dari sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Melalui proses tersebut, kinerja pelayanan investasi Surabaya diharapkan dapat dinilai secara objektif sekaligus memastikan berbagai inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan kemudahan bagi dunia usaha. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS