BANYUWANGI – Berbagai persoalan yang dihadapi petani, nelayan, peternak, hingga pelaku perkebunan di Banyuwangi kini bisa disampaikan langsung kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani. Melalui forum “Gesah Bareng Ambi Bupati”, masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan dan usulan, tetapi juga mendapat respons dan solusi langsung dari Ipuk.

Forum perdana yang digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, pada Jumat (14/8/2026), disambut antusias ratusan warga. Beragam aspirasi disampaikan secara terbuka, mulai dari penguatan hilirisasi produk pertanian, akses pasar, distribusi telur dan susu lokal, persoalan zonasi tangkap nelayan, hingga pengembangan komoditas kopi.

Salah satu aspirasi datang dari Rahmat, alumni Jagoan Tani tahun 2022 sekaligus pengusaha susu. Ia berharap, program Jagoan Tani tidak berhenti pada kompetisi, tetapi berlanjut dengan pendampingan dan manfaat nyata bagi para peserta.

“Program ini sangat bagus karena menjembatani kami. Bahkan program ini juga diapresiasi secara nasional,” ujar Rahmat.

Rahmat yang mengembangkan produk turunan berupa pie susu tersebut berharap pemkab dapat terus memberikan fasilitasi agar produknya mampu menembus pasar yang lebih luas.

“Kami ingin difasilitasi agar produk kami juga bisa masuk e-katalog, hotel, ritel modern, hingga bantuan legalitas,” jelas pemilik brand Susu Andini tersebut.

Aspirasi lain disampaikan Umu, perwakilan peternak ayam petelur. Ia menyampaikan kondisi usaha peternakan ayam petelur yang tengah menghadapi tekanan. Salah satunya akibat meningkatnya harga pakan. Menurutnya, intervensi pemerintah melalui subsidi jagung SPHP sangat membantu keberlangsungan usaha peternak.

“Bantuan SPHP jagung dari Dispertan sangat membantu kami, Ibu Bupati. Kami berharap program ini berkelanjutan dan juga menjangkau peternak kecil. Kami juga meminta dukungan Pemkab untuk mengawal pemasaran telur lokal menembus pasar luar daerah, kawasan Indonesia timur,” tuturnya.

Dari sektor kelautan, perwakilan nelayannya mengeluhkan pembatasan zonasi tangkap ikan antarnelayan. Padahal, potensi pesisir Banyuwangi membentang luas sepanjang 175 kilometer dari utara hingga selatan.

Sementara itu, dari sektor perkebunan kopi, Abdurrahman, Sekretaris Kelompok Tani Desa Gombengsari, mendorong pembentukan sentra pengolahan kopi yang terintegrasi. Ia menilai, penting untuk memperkuat posisi petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap permainan harga di tingkat tengkulak.

“Kami juga ingin ada dukungan pemkab untuk me-launching Sekolah Kopi di Gombengsari. Ini penting untuk mengedukasi generasi muda sekaligus menjaga keberlanjutan warisan tradisi leluhur kami,” jelasnya.

Aspirasi juga datang dari Nur Ahmadi, perwakilan kelompok ternak asal Kecamatan Ketapang. Ia mengapresiasi dukungan pemerintah dalam membuka akses jalan dan menyediakan fasilitas pengolahan limbah di wilayahnya.

Menurutnya, kawasan peternakan tersebut terus berkembang. Setiap rumah warga memiliki kandang ternak. Selain mengembangkan hilirisasi melalui produksi pupuk dan briket dari limbah peternakan, warga juga mengolah susu yang dihasilkan dari peternakan setempat.

“Alhamdulillah, akses jalan setelah dibantu pemerintah kini makin cepat. Kami juga punya bank organik untuk membuat pupuk dan briket. Kami berharap susu hasil peternakan warga bisa masuk dalam menu MBG, Ibu Bupati,” terangnya.

Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Bupati Ipuk menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pangan harus diikuti dengan penguatan hilirisasi dan akses pasar.

Ipuk menginstruksikan jajaran OPD untuk segera memetakan dan menindaklanjuti setiap usulan yang disampaikan masyarakat. Salah satunya dengan memperkuat rantai pasok agar produk masyarakat dapat terserap pasar secara lebih luas.

Menurut Ipuk, forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” dirancang untuk memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dengan dialog secara langsung, berbagai persoalan yang muncul di lapangan diharapkan dapat segera dipetakan dan dicarikan jalan keluarnya bersama.

“Tujuannya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendengar langsung persoalan mereka. Saya ajak jajaran teknis untuk menindaklanjuti. Jadi bagi saya ini pertemuan yang efektif, mendengar langsung dari masyarakat dan mengeksekusinya bersama,” terang Wakabid Pemerintahan dan Otonomi Daerah DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Forum “Gesah Bareng Ambi Bupati” selanjutnya akan digelar rutin setiap Jumat pada pekan kedua dan keempat setiap bulan, dengan tema yang berbeda. Masyarakat dapat menyampaikan berbagai masukan, ide, maupun persoalan yang dihadapi secara langsung kepada pemerintah. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS