Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno meminta camat, lurah, RT, dan RW memperkuat deteksi dini untuk mencegah konflik sosial di masyarakat.

SURABAYA – Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, meminta camat, lurah, serta pengurus RT dan RW memperkuat deteksi dini terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi konflik berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Anas mengatakan berbagai persoalan sosial sejatinya dapat diselesaikan sejak awal apabila komunikasi, koordinasi, dan mediasi dilakukan secara cepat oleh perangkat kewilayahan.

“Ketika ada potensi gesekan di masyarakat, perangkat wilayah harus hadir lebih awal untuk membangun komunikasi dan mencari solusi,” ujarnya, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai camat, lurah, RT, dan RW merupakan ujung tombak pemerintah yang paling memahami kondisi masyarakat. Karena itu, mereka harus aktif membangun komunikasi dengan warga sekaligus memetakan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan.

Menurut Anas, sinergi antara RT, RW, kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas juga perlu terus diperkuat sebagai bagian dari sistem deteksi dini di tingkat kampung.

“RT dan RW adalah mata dan telinga pemerintah di lingkungan. Kalau komunikasi berjalan baik, berbagai persoalan bisa diketahui lebih cepat dan diselesaikan secara kekeluargaan sebelum berdampak lebih luas,” katanya.

Ia menegaskan, menjaga kondusivitas Kota Surabaya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan perangkat pemerintahan hingga tingkat lingkungan.

Sebagai kota metropolitan dengan mobilitas sosial dan ekonomi yang tinggi, Surabaya membutuhkan sistem komunikasi dan koordinasi yang kuat agar potensi persoalan di masyarakat dapat segera diantisipasi.

Anas juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang terus membangun komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota.

“Yang paling penting adalah membangun kehadiran pemerintah sampai ke level paling bawah. Ketika warga merasa didengar dan persoalannya cepat ditindaklanjuti, potensi konflik akan jauh lebih mudah dicegah,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS