TRENGGALEK – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan akan mengawal aspirasi masyarakat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur setelah mayoritas warga dalam reses Masa Persidangan III menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan, jembatan, paving, hingga rumah tidak layak huni.

Deni mengatakan, selama sepekan menggelar reses di daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Ngawi, dan Pacitan, persoalan infrastruktur menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat.

“Usulan atau aspirasinya berkutat masalah pemenuhan infrastruktur. Mulai jalan, jembatan, paving, rumah tak layak. Ada pula pendidikan dan kesehatan. Tetapi mayoritas infrastruktur,” kata Deni usai reses di Pondok Pesantren Darussalam, Desa Sumbergayam, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jumat (31/7/2026).

Baca juga: Deni Wicaksono Realisasikan Aspirasi Warga, Ruang Kelas Ponpes Darussalam Dibangun Tahun Ini

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur itu menilai tingginya aspirasi terkait infrastruktur merupakan konsekuensi kondisi geografis Trenggalek yang didominasi wilayah pedesaan dan pegunungan.

Menurutnya, sebagian warga mengusulkan pembangunan akses jalan baru di kawasan pelosok, sementara lainnya meminta perbaikan jalan yang telah rusak di kawasan permukiman maupun perkotaan.

“Trenggalek wilayahnya berbeda dengan daerah lain. Tetapi bagaimanapun juga, apa pun usulan atau aspirasi tetap kami tampung. Ini sebagai bentuk komitmen kami menjadi wakil rakyat,” ujarnya.

Deni menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan dikawal melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten Trenggalek sesuai pembagian kewenangan.

Untuk jalan berstatus provinsi, pihaknya akan mendorong penanganan melalui pemerintah provinsi. Sedangkan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan dikoordinasikan dengan Pemkab Trenggalek.

Selain infrastruktur, Deni juga menerima berbagai aspirasi di bidang pendidikan, terutama terkait kebutuhan pembangunan ruang kelas dan sarana prasarana sekolah.

“Keluhan-keluhan itu mudah-mudahan bisa segera ditindaklanjuti. Kami akan terus mengawal,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Deni juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan di daerah, termasuk berkurangnya alokasi dana yang diterima desa.

Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa perlambatan pembangunan di sejumlah wilayah tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Meski demikian, ia menegaskan akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas tetap mendapat perhatian pemerintah. (azz/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS