KABUPATEN PASURUAN – Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Dr. Soetomo, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan, Jumat (31/7/2026).

Sidak tersebut dilakukan menyusul dugaan kasus keracunan yang menimpa 14 siswa SMAN 1 Pandaan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan dapur tersebut pada Rabu 22 Juli 2026 lalu. Dari hasil peninjauan lapangan, dewan menemukan sejumlah masalah krusial, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), belum adanya sertifikasi chef, hingga kelebihan beban (overload) kuota produksi makanan.

Ketiga temuan utama tersebut dinilai sangat vital karena menyangkut standar higienitas dan kapasitas layanan. Dapur SPPG Pandaan yang seharusnya melayani kuota harian tertentu, kini harus memproduksi hingga 3.800 porsi per hari, termasuk mengambil alih 1.700 porsi milik dapur SPPG Desa Durensewu yang belum beroperasi akibat kendala anggaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi, meminta seluruh pengelola dan pegawai dapur SPPG untuk memprioritaskan kualitas makanan serta tidak kejar tayang tanpa memperhatikan standar sanitasi.

“Dari hasil sidak, kami menemukan beberapa persoalan yang sangat krusial, mulai dari IPAL, sertifikasi chef, hingga kuota MBG,” tegas Andri di sela-sela kegiatan.

Politikus senior PDI Perjuangan asal Pandaan tersebut mengungkapkan bahwa insiden muntah dan gatal-gatal yang dialami para siswa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan para wali murid. Terkait penyebab pasti insiden tersebut, pihak dewan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk meneliti hasil uji laboratorium.

Hal senada ditegaskan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan. Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional yang didanai APBN, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Aspek kelayakan harus dipenuhi secara mutlak. Kualitas makanan harus benar-benar diperhatikan oleh koki atau chef. Temuan ini harus segera diperbaiki oleh mitra pengelola agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Kepala dapur SPPG Sumbergedang, Nur Kholis menjelaskan soal kelebihan kouta yang ditangani dapurnya.
“Dapur SPPG ini mendapat jatah kouta per hari 3800. Yang 1700 diberikan dapur SPPG yang ada di kawasan Desa Durensewu. Karena dapur SPPG di Durensewu belum menerima anggaran untuk sementara kita handle,” jelasnya.

Pihak pengelola dapur SPPG telah mengaku memberikan bantuan dan bingkisan kepada 14 pelajar yang terdampak. Kholis berjanji akan segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari proses pengolahan masakan hingga perbaikan sistem IPAL.

Saat ini, operasional dapur SPPG Pandaan dihentikan sementara waktu sembari menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Untuk sementara kami berhenti beroperasi menyuplai MBG ke penerima manfaat sambil menunggu petunjuk dari BGN,” pungkasnya.(mdf/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS