TUBAN – Masa Reses Persidangan III Tahun 2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI Perjuangan dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi warga secara langsung di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam forum dialogis yang digelar di Desa Rayung tersebut, dua isu utama menjadi perhatian serius, yakni krisis air untuk lahan pertanian serta kekhawatiran masyarakat terkait alih fungsi lahan hutan garapan.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa Rayung Utomo, jajaran pengurus PAC PDI Perjuangan Senori, serta ratusan warga dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Senori.

Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Senori, Sukarno, menyampaikan bahwa reses merupakan instrumen konstitusional bagi wakil rakyat untuk menjaring persoalan riil di tingkat akar rumput.

“Kegiatan reses ini adalah sarana serap aspirasi. Saya mengajak seluruh warga untuk menyampaikan secara terbuka setiap persoalan yang dirasakan,” kata Sukarno dalam sambutannya.

Hal senada diutarakan Kepala Desa Rayung, Utomo. Ia meminta masyarakat memanfaatkan ruang tatap muka bersama Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setyawan, secara optimal.

“Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi warga,” tutur Utomo.

Keluhan Air Irigasi dan Ancaman Gagal Panen
Sesi dialog berlangsung interaktif. Salah satu warga Desa Malo, Hasan, mengeluhkan ancaman kekeringan yang kerap melanda wilayahnya saat musim kemarau tiba.

“Di Desa Malo, kami sangat membutuhkan pasokan air untuk pertanian. Kami mohon solusi agar pertanian warga tidak mengalami gagal panen,” ujar Hasan.

Menanggapi hal itu, Ony Setyawan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban memastikan bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendorong bantuan dari pemerintah provinsi.

“Segera kita bentuk tim dan lengkapi keanggotaan kelompok tani. Pengajuannya akan kami dorong ke tingkat provinsi agar mendapat perhatian dan program bantuan irigasi,” terang Ony.

Kekhawatiran Alih Fungsi Lahan Hutan
Selain isu krisis air, warga juga menyuarakan kekhawatiran terkait rencana alih fungsi lahan hutan yang selama ini mereka sewa dan garap.

Sukarno menjelaskan, pihak Kehutanan berencana mengalihkan lahan sewa petani untuk komoditas tebu dengan dalih mendukung program ketahanan pangan.

“Jika lahan yang sudah disewa warga ini diambil alih untuk perkebunan tebu perusahaan, masyarakat akan kehilangan mata pencaharian. Kami mohon Pak Ony mengomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kehutanan,” tegas Sukarno.

Ony menegaskan, aspirasi tersebut akan menjadi catatan prioritas untuk dikawal, baik di tingkat legislatif maupun kementerian terkait.

Menurutnya, fungsi reses adalah memastikan suara masyarakat mendasari pengambilan kebijakan.

“Reses bukan sekadar seremonial, melainkan kewajiban kami untuk mendengar, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Baik soal irigasi, lahan, maupun perekonomian, akan terus kami kawal,” kata Ony.

Kegiatan serap aspirasi tersebut diakhiri dengan diskusi interaktif dan foto bersama. Warga berharap hasil pertemuan ini segera membuahkan langkah konkret dari DPRD Jawa Timur.(dian/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS