Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya proaktif mencari figur profesional berkompeten untuk mengisi jabatan pimpinan Perumda dan PD agar tidak terlalu lama dijabat Plt.

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Baktiono, meminta Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menunggu pendaftar dalam proses pengisian jabatan pimpinan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD). Pemkot didorong proaktif mencari figur-figur profesional yang memiliki kompetensi dan rekam jejak baik agar perusahaan daerah segera dipimpin oleh pejabat definitif.

Menurut Baktiono, proses pengisian jabatan yang telah berlangsung cukup lama tidak boleh berlarut-larut. Apabila seleksi yang berjalan belum menghasilkan kandidat yang memenuhi kriteria, pemerintah harus mengambil langkah jemput bola dengan mengundang calon-calon potensial dari berbagai kalangan.

“Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak menunggu calon yang mendaftar, melainkan harus aktif mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi. Bisa dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tenaga profesional dari perusahaan swasta maupun multinasional,” ujar Baktiono, Senin (20/7/2026).

Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya sejak awal mendorong seluruh Perumda dan PD segera memiliki pimpinan definitif. Menurutnya, jabatan yang terlalu lama diisi Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi menghambat pengembangan perusahaan karena kewenangannya terbatas pada menjalankan kebijakan yang sudah ada.

“Komisi B memang mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan Plt hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada,” katanya.

Baktiono menjelaskan, pimpinan definitif memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencapai target pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan daerah agar mampu memberikan dividen bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Karena itu, menurutnya, proses rekrutmen harus mengedepankan aspek kompetensi dan rekam jejak, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Ia mencontohkan, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya membutuhkan sosok pemimpin yang memahami aspek bisnis sekaligus konservasi, mampu membangun jejaring kerja sama, menarik sponsor, hingga mengembangkan layanan yang lebih inovatif.

Pendekatan serupa, lanjut Baktiono, juga diperlukan dalam pengisian jabatan di PDAM, Perseroda, Alminum, maupun Surya Sembada. Jika belum ditemukan kandidat yang sesuai, Pemkot dinilai perlu membuka ruang bagi profesional yang telah terbukti sukses memimpin perusahaan sejenis.

Komisi B DPRD Surabaya, kata Baktiono, akan terus mengawal proses pengisian jabatan tersebut agar tidak kembali berlarut-larut.

“Kami akan terus menyampaikan, baik secara langsung maupun terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik,” tegasnya.

Menurut Baktiono, keberadaan Plt dalam jangka panjang bukan kondisi ideal meskipun perusahaan daerah masih mampu membukukan keuntungan. Sebab, ruang gerak Plt terbatas sehingga sulit melakukan terobosan strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing perusahaan daerah.

“Plt hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Karena itu, pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan pengembangan yang lebih maju,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS