LAMONGAN – Komitmen untuk memeratakan pembangunan di wilayah Lamongan Selatan terus dikawal jajaran legislatif. Memanfaatkan momentum Reses Tahap II, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamongan, Husen, S.Ag, M.Pd, turun langsung menyerap aspirasi warga di wilayah Kecamatan Sambeng, Jumat (3/7/2026).
Politisi senior PDI Perjuangan yang akrab disapa Mas Husen ini menegaskan, fokus utamanya adalah mendorong kesejahteraan petani hutan (pesanggem), memperkuat ketahanan pangan lewat alat mesin pertanian (alsintan), hingga mematangkan konsep wisata berbasis pelestarian cagar budaya di kawasan selatan.
Kawal Hak Pupuk Bersubsidi dan Kemandirian Petani Hutan
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian serius Mas Husen adalah pemenuhan hak pupuk bersubsidi bagi para pesanggem (petani hutan), baik yang mengelola program persil maupun hutan sosial dari Perhutani. Selama ini, para petani hutan kerap kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam karena belum tercover dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
“Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan dan pendataan ulang secara menyeluruh terkait kebutuhan pupuk bersubsidi ini. Kita harus pastikan para pesanggem masuk dalam sistem agar produktivitas mereka terjaga,” ujar Mas Husen.
Ia juga memotivasi para petani hutan agar tidak perlu cemas mengenai hak kelola lahan, sepanjang sudah mengantongi persetujuan dari KPH setempat. Dukungan pembinaan pola tanam dari pemerintah akan terus didorong agar petani tetap mandiri dan tidak tergiur oleh tawaran alih kelola dari pemodal.
“Pemerintah dan KPH sudah memberikan kewenangan kelola yang sah. Namun, kami juga mengimbau agar lahan hutan cagar, situs purbakala, hutan lindung, dan kawasan resapan air tetap dijaga bersama serta tidak dialihfungsikan,” ucapnya.

Modernisasi Pertanian dan Pemerataan Infrastruktur Jamula.
Selain pupuk, masyarakat di Dapil II juga mengusulkan penguatan sektor pertanian melalui bantuan alsintan, seperti hand tractor, pompa air, dan combine harvester (mesin panen) sedang serta pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan Tanggul Penahan Tanah (TPT) menuju akses persawahan.
Semua usulan konstruktif ini telah ditampung dan siap diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Desember 2026 atau Januari 2027 mendatang untuk penyusunan Rencana APBD 2028.
“Sebagai wujud keadilan sosial, kami akan memastikan hampir setiap desa di wilayahnya menerima program pokok-pokok pikiran (Pokir) pada anggaran tahun 2026 dan rencana 2027,” katanya.
Di sektor perhubungan, Mas Husen mengapresiasi gerak cepat Pemkan Lamongan Lamongan dalam merealisasikan program Jamula (Jalan Mantap Alus Lamongan).
Lebih lanjut, Mas Husen menyebutkan, untuk Ruas Mantup – Ngimbang hampir tuntas sepenuhnya menggunakan dana APBD kabupaten. Langkah ini diambil secara strategis oleh Pemkab karena jalurnya menjadi urat nadi perekonomian Lamongan bagian selatan, meskipun status aslinya merupakan jalan provinsi.
“Sedangkan Jalan Poros Strategis Kabupaten, akan dilakukan secara bergiliran dan bertahap. Salah satu prioritas yang terus kami kawal adalah jalur Sumberwudi – Wonorejo yang tembus langsung ke Desa Pataan,” ujarnya.
Melihat potensi besar Lamongan Selatan, Mas Husen juga membawa misi pemulihan ekonomi kreatif melalui sektor pariwisata dan pemberdayaan UMKM bagi ibu rumah tangga. Secara khusus, ia menyoroti pengembangan Situs Candi Pataan Airlangga di Desa Pataan.

Saat ini, kawasan tersebut mulai menggeliat secara mandiri lewat pengelolaan masyarakat. “Antara lain reruntuhan situs candi bersejarah, taman Airlangga yang asri, kolam renang cafe harapan yang digerakkan secara swadaya oleh warga lokal,” tuturnya.
Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Mas Husen berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Lamongan guna menyusun rencana pengembangan destinasi yang lebih matang.
“Wisata di wilayah selatan Lamongan kini mulai tumbuh subur, baik yang dikelola oleh Pemerintah Desa maupun kelompok masyarakat. Ke depan, jika Pemkab hadir berintervensi, konsep yang harus diusung adalah integrasi antara destinasi wisata alam dan pelestarian cagar budaya. Ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa sekaligus edukatif,” ujar Mas Husen, Wakil Ketua II DPRD Lamongan Fraksi PDI Perjuangan.
Langkah nyata ini mendapat respons positif dari tingkat bawah. Kepala Desa Pataan, Bakri Cahyo Utomo, menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kehadiran dan kepedulian unsur pimpinan DPRD Lamongan tersebut di tengah-tengah warganya.
“Kehadiran Pak Ketua Husen di Kecamatan Sambeng, khususnya perhatian beliau terhadap potensi Desa Pataan, adalah angin segar bagi kami. Komitmen beliau dalam mengawal usulan infrastruktur, nasib para petani hutan, hingga pengembangan situs sejarah sangat kami rasakan manfaatnya,” ucap Bakri Cahyo Utomo.(mnh/hs)
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS












