Jumat
20 November 2026 | 10 : 19

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ketua DPRD Kota Malang Minta Pemkot Hitung Matang Rencana Mobil Dinas Listrik, Jangan Bebani APBD

pdip jatim 260310 Amithya

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani meminta Pemkot Malang mengkaji matang rencana mobil dinas listrik agar tidak membebani APBD dan benar-benar menghasilkan efisiensi anggaran.

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita meminta Pemkot Malang tidak terburu-buru menerapkan kebijakan penggunaan mobil dinas listrik. Menurutnya, rencana tersebut harus didasarkan pada kajian finansial yang matang agar tidak membebani APBD maupun mengganggu prioritas anggaran daerah.

Amithya menegaskan DPRD mendukung berbagai upaya efisiensi anggaran, termasuk pemanfaatan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional pemerintah. Namun, dukungan tersebut hanya dapat diberikan apabila terdapat bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan penghematan yang signifikan.

“Kalau secara kajian artinya betul-betul signifikan efisiensinya, ya sah-sah saja untuk dilaksanakan. Tetapi, pastinya itu perlu perhitungan yang sangat matang,” kata Amithya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan pengadaan mobil dinas listrik tidak boleh diambil hanya karena mengikuti tren atau semata mengejar predikat ramah lingkungan. Menurutnya, seluruh konsekuensi fiskal harus dihitung secara komprehensif.

Ia mengingatkan penggantian kendaraan operasional pemerintah membutuhkan anggaran besar karena jumlah kendaraan dinas yang harus diganti tidak sedikit. Selain harga kendaraan listrik, pemerintah juga harus memperhitungkan investasi pembangunan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik.

“Jangan sampai ambisi mengejar predikat ramah lingkungan justru menguras pos anggaran penting lainnya. Kita harus melihat apakah APBD mampu meng-cover kebutuhan itu semua,” ujarnya.

Amithya juga meminta Pemkot Malang melihat kemampuan riil APBD sebelum memutuskan kebijakan tersebut. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh berhenti pada opsi konversi kendaraan listrik apabila manfaat penghematannya belum cukup besar.

Ia menilai pemerintah masih memiliki berbagai alternatif untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah tanpa harus memaksakan pengadaan kendaraan listrik.

“Mungkin itu salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan. Kalau efisiensinya tidak terlalu besar, harusnya dicari sumber efisiensi yang lain,” pungkasnya. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Soekarno Run 2026 Ngawi Spektakuler, Siapkan Hadiah Ratusan Juta

NGAWI – Soekarno Run 2026 kembali digelar di Kabupaten Ngawi pada 29 November 2026 mendatang. Pada pelaksanaan ...
LEGISLATIF

Lasmiran Serap Aspirasi, Warga Keluhkan Desil dan Syarat Nikah yang Memberatkan

BOJONEGORO – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, menggelar kegiatan ...
LEGISLATIF

Anas Karno Dorong RT hingga Camat Gerakkan Teba, Atasi 950 Ton Sampah Organik Surabaya

SURABAYA – Pengurus RT, RW, lurah hingga camat didorong aktif menggerakkan penerapan tempat pengolahan sampah ...
LEGISLATIF

Insentif Guru Ngaji Kabupaten Probolinggo 2027 Dianggarkan Rp 4,85 M, Cak Dayat Dorong Perbaikan Proses Pendataan dan Penyaluran

KABUPATEN PROBOLINGGO – Komitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat kecil kembali ditunjukkan Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sidoarjo Dorong Ada Anggaran Khusus Untuk Penebusan Ijazah Tertahan di APBD 2027

SIDOARJO – Persoalan ijazah siswa yang masih tertahan di sejumlah lembaga pendidikan menjadi perhatian Fraksi PDI ...
LEGISLATIF

Jeritan Para Guru Magetan di Reses Diana Sasa; Fasilitas, Kesejahteraan, Kenyamanan Siswa

MAGETAN — Persoalan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan anak ...