Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya mengoptimalkan pelayanan perizinan melalui sistem digital guna menjaga iklim investasi, mempercepat layanan publik, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, meminta Pemerintah Kota Surabaya terus mengoptimalkan pelayanan perizinan guna menjaga iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting untuk menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Di tengah kesulitan perekonomian saat ini, investasi di Surabaya harus disambut baik oleh semua komponen. Pemerintah kota wajib memberikan pelayanan maksimal melalui DPMPTSP agar warga maupun investor tidak perlu mondar-mandir mengurus perizinan,” ujar Baktiono, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, Surabaya telah memiliki fondasi pelayanan perizinan yang terus berkembang, mulai dari Unit Pelayanan Satu Atap (UPTSA), kemudian Surabaya Single Window (SSW), hingga kini terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Menurutnya, pemanfaatan sistem digital harus terus dioptimalkan agar proses perizinan berlangsung lebih cepat, transparan, dan mampu meminimalkan potensi pungutan liar akibat tatap muka.

“Lewat sistem ini, perizinan yang persyaratannya lengkap seharusnya bisa selesai dalam hitungan jam,” katanya.

Selain sektor perizinan, Baktiono juga mendorong penguatan digitalisasi pelayanan kesehatan. Ia menilai sistem antrean daring di puskesmas maupun rumah sakit perlu terus disempurnakan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih tertib dan efisien.

Terkait investasi, Baktiono mencontohkan ekspansi usaha kuliner Spesial Soto Boyolali (SSB) di Surabaya. Menurutnya, pelaku usaha tidak semestinya terhambat persoalan administratif, seperti perbedaan klasifikasi jenis usaha.

“Kalau memang hanya persoalan klasifikasi antara warung, depot, restoran, atau kafe, sebaiknya segera disesuaikan agar tidak menghambat investasi,” ujar politisi senior PDI Perjuangan tersebut.

Di sisi lain, ia mengingatkan setiap investor untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah tersebut dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan lingkungan sekitar.

“Investor harus bekerja sama dengan warga lokal, terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan begitu, masyarakat ikut merasakan manfaat investasi dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan usaha,” katanya.

Baktiono juga mengimbau agar setiap persoalan yang muncul di lapangan diselesaikan melalui jalur pemerintahan, mulai dari lurah hingga camat, tanpa melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci menjaga iklim investasi di Surabaya tetap aman, tertib, dan kondusif. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS