DPRD Jawa Timur menyatakan siap mengawal pelaksanaan SPMB jalur afirmasi bagi anak buruh dan keluarga miskin. Komitmen itu disampaikan Diana Sasa saat menerima aksi buruh bersama FSP KAHUTINDO-The Real Union di Gedung DPRD Jatim, bersama tuntutan evaluasi KDMP dan kebijakan ekonomi nasional.

SURABAYA – DPRD Jawa Timur menyatakan siap mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur afirmasi bagi anak buruh dan keluarga miskin, menyusul aspirasi yang disampaikan kalangan pekerja dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jatim, Kamis (25/6/2026).

Komitmen tersebut disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana Sasa, saat menerima aksi KAHUTINDO-The Real Union bersama Anggota DPRD Jatim lainnya, Hari Yulianto dan Martin Hamonangan.

Dalam aksi tersebut, kalangan buruh menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, mulai dari stimulus pajak bagi perusahaan, pembebasan bea masuk bahan baku impor, penurunan pajak bagi UMKM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengalihan anggarannya ke pendidikan serta kesehatan, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga pengawasan pelaksanaan SPMB jalur afirmasi bagi anak buruh dan masyarakat miskin.

Diana Sasa mengatakan DPRD Jatim memahami keresahan yang disampaikan para buruh, khususnya terkait akses pendidikan melalui jalur afirmasi. Menurutnya, isu tersebut menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat dan karenanya perlu mendapat pengawalan serius.

“Kami sudah mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan. Apa yang rekan-rekan rasakan itu adalah bagian kecil dari apa yang dirasakan mungkin oleh hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini,” ujar Diana di hadapan massa aksi.

Menurut Diana, mayoritas tuntutan buruh memang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Namun khusus untuk pelaksanaan SPMB jalur afirmasi dan evaluasi KDMP, DPRD Jatim menilai ada ruang pengawasan yang bisa dijalankan di tingkat daerah.

Ia menegaskan DPRD Jatim akan mengawal berbagai laporan dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan SPMB jalur afirmasi agar benar-benar memberi ruang bagi anak buruh dan keluarga kurang mampu, tanpa penyimpangan dari tujuan program.

“Artinya kami memahami betul suasana kebatinan teman-teman. Kami memahami betul kegundahan teman-teman. Pada satu titik ini kita berada pada frekuensi yang sama,” katanya.

Selain persoalan SPMB, buruh juga menyoroti pelaksanaan KDMP yang dinilai perlu dievaluasi. Terkait hal itu, Diana menegaskan DPRD Jatim memiliki fungsi pengawasan yang bisa digunakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.

“Kalau khusus untuk KDMP kami punya fungsi pengawasan. Kami bisa sidak, saya kemarin sudah sidak juga, beberapa kawan juga sudah sidak. Itu akan menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Diana menambahkan, DPRD Jatim tetap akan meneruskan seluruh aspirasi buruh, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional, kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan di pemerintah pusat. Menurut dia, tugas DPRD adalah memastikan suara masyarakat tidak berhenti di tingkat daerah.

“Kami akan mengupayakan agar apa yang menjadi aspirasi kawan-kawan kami sampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab dengan itu. Karena mayoritas yang teman-teman sampaikan adalah berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Ia mengakui DPRD Jatim memiliki keterbatasan kewenangan terhadap sejumlah tuntutan yang diajukan buruh. Namun demikian, lembaga legislatif, kata dia, tetap berkewajiban mengawal agar aspirasi masyarakat tidak tenggelam.

“Yang kami lakukan adalah mengupayakan agar suara panjenengan tidak tenggelam. Agar suara panjenengan semua tetap didengar,” pungkasnya. (yols/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS